"Dari berbagai hal yang menjadi persoalan pokok, itu terjadi karena Pancasila kehilangan watak progresifnya. ... Maka, konsolidasi demokrasi melalui pembumian sistem politik Pancasila dan merancang kembali sistem perekonomian nasional yang sesuai dengan spirit Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 harus ditempatkan sebagai skala prioritas" -- Hasto Kristiyanto, Sekjend PDIP
Itu tadi kata Pak Hasto, Sekjend PDIP, belum lama ini dalam acara diskusi virtual, Kamis (18/6/2020).[1]
Baru saja, kader PDIP yang kebetulan jadi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo berpesan kepada menteri-menterinya,
"Oleh sebab itu tadi saya sudah perintahkan kepada menteri, kepada Kepala BKPM, untuk industri-industri yang akan relokasi dari Tiongkok ke Indonesia, baik itu dari Jepang, dari Taiwan, dari Korea, dari Amerika, dari negara manapun, berikan pelayanan yang sebaik-baiknya."[2]
Yang Presiden maksud sebagai pelayanan sebaik-baiknya adalah memberi harga termurah, separuh harga tawaran negara lain, kepada kapitalis yang hendak relokasi pabrik dari China, Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara lain.[3]
Pelayanan sebaik-baiknya adalah membantu proses perizinan, bila perlu para kapitalis itu tinggal masuk saja.
"Misalnya ada yang mau pindah tadi, LG mau pindah besok, sudah langsung masuk. Enggak usah ngurus apa-apa. Nanti yang ngurus semuanya dari Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Tentu saja nanti dibantu gubernur dan bupati yang ada di sini."[4]
Saya tidak sedang mengkritik Presiden Jokowi. Sebagai pemerintahan berperspektif kapitalis -- yang mengimani modal internasional sebagai satu-satunya harapan -- kebijakannya sudah benar.
Presiden Jokowi harus adu servis melawan presiden negara-negara lain dalam memikat hati para investor agar singgah menanam modal di Indonesia. Berbagai jenis insentif disodorkan, semoga lebih manis dari tawaran negara kompetitor.
"Kemari, Tuan, silakan, punya kami paling murah. Di tempat kami paling mudah."
Sebagian negara bahkan rela main curang. Saya pernah menulis dugaan manipulasi beasiswa magang pemerintah Taiwan demi mendapat buruh murah bagi industri padat teknologi yang mereka harapkan tertarik pindah dari Tiongkok daratan ke Pulau Formosa (Baca: "Kuli atau Kuliah? Modus Taiwan Impor Buruh Murah")
Jangan sampai kita kalah dari Taiwan. Seperti kata Presiden Jokowi, ada 119 perusahaan hendak relokasi dari China. Harus direbut. Jangan sampai gagal lagi seperti tempo hari, 33 perusahaan yang relokasi dari Tiongkok, tiada satu yang menyinggahi negeri kita.