Pimpinan PKS mengakui kader-kader partainya di DKI Jakarta kecewa oleh pengingkaran kesepakatan PKS-Gerindra untuk posisi Wakil Gubernur DKI pengganti Sandiaga Uno. Kekecewaan ini berkecenderungan kuat mengarah kepada lepas tangan PKS di DKI dalam pemenangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di pilpres 2019. Istilahnya, mematikan mesin partai.
Bagi Gerindra dan publik, pernyataan ini adalah ancaman untuk menaikkan posisi tawar agar Gerindra segera menyerahkan hak menentukan Wagub DKI pengganti Sandiaga kepada PKS.
Namun saya lebih melihat pernyataan ini bersifat ke dalam, sebuah lontaran kecemasan PKS sendiri akan keberlangsungan partainya.
Sebulan terakhir berturut-turut ratusan pengurus dan kader PKS mengundurkan diri dari jabatan dan keanggotaan. Media massa memberitakannya sebagai semata-mata persoalan penolakan kader terhadap kewajiban menandatangani komitmen kesetiaan terhadap kepemimpinan Sohibul Iman dkk.
Banyak pula yang menilai, ini gara-gara PKS gagal mendapatkan posisi strategis. Bermula dari kegagalan Salim Segaf menjadi cawapres pendamping Prabowo, dan menjadi-jadi saat janji jabatan Wagub DKI terkatung-katung. Gerindra yang hanya mau menang sendiri dituding sebagai biang kekacauan di internal PKS.
Bagi saya, sikap Gerindra yang tampak berprinsip "dari koalisi, oleh koalisi, untuk Gerindra" itu hanya katalisator yang mempercepat meletusnya pemberontakan para kader PKS, terutama di daerah-daerah. Sebab yang utama terletak dalam urat nadi PKS sendiri, salah satunya dalam kegagalan kepemimpinan politik Sohibul Iman, cs.
Ada dua masalah terkait politik PKS yang hemat saya jadi sumber keresahan dan akhirnya pembangkangan kader-kadernya hingga berujung pemecatan atau pengunduran diri.
Yang pertama adalah haluan aliansi taktis politik elektoral yang diambil pimpinan PKS.
Sohibul Iman sendiri pernah mengakui bahwa banyak kader PKS menolak mendukung Prabowo Subianto sebagai capres karena Prabowo bukan muslim taat. Sebagai partai dakwah yang mengklaim diri partai umat, massa PKS memandang memilih presiden sama dengan memilih pemimpin umat. Bagaimana bisa seorang yang bukan muslim taat bisa menjadi pemimpin umat?
Kontradiksi ini hanya bisa diselesaikan dengan menjadikan pemimpin tertinggi PKS Salim Segaf sebagai cawapres. Jika kelak Prabowo-Salim Segaf terpilih jadi Presiden-Wakil Presiden Indonesia 2019-2024 maka di internal massa PKS, figur Salim Segaf-lah yang sejatinya dianggap kepala negara.
Baca juga: Prabowo dan PKS, Balada Dua "Kawan Sejati"