Partai Demokrat di ambang huru-hara. Para pendekarnya di daerah-daerah, dimulai oleh Tuan Guru Bajang Zainul Madji di NTB, 'angkat pedang' menolak tunduk pada haluan politik pemilu bos besar SBY.
SBY tentu sangat marah meski seperti biasa, sanggup sembunyikan gundah.
Niat SBY mencalonkan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono hemat saya bukan karena kepentingan sempit seorang ayah. SBY tahu, suara Partai Demokrat pada Pemilu 2019 hanya bisa diselamatkan selama Partai Demokrat punya kader partai sendiri dalam Pilpres nanti.
Tanpa mengajukan calon sendiri dalam pilpres, Partai Demokrat akan rugi dua hal. Pertama, mereka bekerja keras untuk membesarkan aset partai lain, mempopulerkan tokoh partai lain.
Kedua, rakyat akan lebih memilih partai asal capres-cawapres dalam pemilu legislatif. "Untuk apa harus pilih caleg partai lain, kenapa tidak pilih saja caleg dari partai asal capres dan cawapres?" Demikian sikap rakyat pada Pemilu 2019 yang sudah bisa diprediksi SBY yang jago strategi itu.
SBY tahu, mengalahkan Jokowi pada 2019 nanti adalah mimpi yang sia-sia. Karena itu target SBY mencalonkan AHY wapres bukan untuk menang namun investasi nama AHY sebagai tokoh Partai Demokrat untuk Pilpres 2024-2029 dan tentu saja raihan suara Partai Demokrat dalam Pemilu 2019.
Tetapi pertimbangan strategis jangka panjang SBY bagi kepentingan Partai Demokrat rupanya tidak kena di hati para jagoan Partai Demokrat di daerah-daerah.
Para jawara politik daerah Partai Demokrat ini lebih melihat kepentingan jangka pendek masuknya Partai Demokrat dalam pemerintahan 2019. Sebagian sudah melihat tanda-tanda Joko Widodo yang akan jadi pemenang. Ada pula yang masih menaruh harapan kepada Prabowo.
Kedua, seperti yang dinyatakan juga oleh Pakde Karwo, mereka paham peluang diakomodirnya AHY sebagai cawapres sangat kecil.
Karena itu, untuk mencegah arah dukungan DPP Partai Demokrat ke kubu Prabowo, tokoh-tokoh daerah pendukung Jokowi bermanuver. Mereka tahu, jika menunggu forum resmi Partai Demokrat, mereka akan kalah bertarung melawan sosok SBY. Manuver ini jadi semacam signal bahwa mereka siap melawan keputusan DPP dan tampaknya dibuat untuk mendorong daerah-daerah lain melakukan hal serupa.