Setelah urung Januari 2018 lalu, Komjen M. Iriawan akhirnya dilantik juga menjadi Pejabat Gubernur Jawa Barat. Mendagri Cahyo Kumolo tidak peduli protes keras sejumlah kalangan, terutama Partai Demokrat dan Partai Gerindra yang hendak menggelar Pansus Angket terhadap keputusan ini. Apa yang membuat Mendagri Cahyo Kumolo ngotot melantik Komjen Iriawan?
Artikel ini didasarkan kepada dua asumsi.
Asumsi pertama, sebagai kader partai, Menteri Cahyu Kumolo taat kepada posisinya sebagai petugas partai.
Dalam posisinya sebagai petugas partai, Mendagri Cahyo menggunakan jabatannya sebagai mendagri untuk machtaadwending 'menjalankan kekuasaan' untuk dua jenis tugas: objektif dan subjektif.
Machtaaadwending untuk tugas objektif adalah memastikan pelaksanaan pemerintahan dalam negeri berjalan sesuai ideologi, prinsip dan nilai, visi, dan misi partainya.
Sementara machtaaadwending yang subjektif adalah menjadikan kekuasaan mendagri untuk menjaga politieke toetstand 'kondisi politik yang menguntungkan' dan mendukung tahap-tahap machtvorming 'pembentukan kekuasaan' selanjutnya.
Jadi sebagai kader PDIP, Cahyo Kumolo mengoptimalkan perannya sebagai Mendagri di dalam siklus machtvorming - machtaadwending - politieke toetstand -- machtvorming, seperti yang diajarkan Bung Karno.
Sebagai kader yang telah bersama-sama Bu Megawati sejak dalam masa perjuangan di bawah represi Soeharto Orde Baru, Mendagri Cahyo Kumolo tentu paham, taat, dan konsisten akan prinsip perjuangan ini.
Asumsi kedua, posisi pejabat gubernur memberikan manfaat politik---terlepas seperti apa signifikansinya---terhadap kemenangan para pasangan cagub-bacagub yang bertarung. Penempatan Komjen Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat akan memberi keuntungan bagi kemenangan pasangan calon yang diusung PDIP.
Mendagri Cahyo Kumolo [sumber: tempo.co]
Berdasarkan dua asumsi ini, mari kita bahas persoalan ini.