Mendengar para elite politik berkampanye sungguh bikin jengkel. Bukan sekedar karena lontaran janji-janji manis tanpa penjelasan cara mewujudkannya. Bukan cuma sebab slogan-slogan kosong yang tak kunjung berubah sejak puluhan tahun lampau. Mereka menjengkelkan karena seenaknya menggunakan kata-kata, mengubah pengertiannya, menggeser arti dari yang sepatutnya.
Contohnya di NTT. Saat berkampanye, Cakada (baik cagub, cabup, dan calon wakilnya) sering gunakan kata prioritas. Mereka lontarkan di mana-mana.
Di kabupaten A, si cagub bicara di atas panggung, "Jika kami terpilih, pembangunan jalan akan kami prioritaskan ke kabupaten ini." Di Kabupaten B, kalimat serupa ia sampaikan pada kampanye terbatas. Demikian pula di Kabupaten C, D, E, seluruh kabupaten yang ia datangi, janji diprioritaskan dalam program pembangunan jalan ia tiupkan.
Perilaku serupa ditampilkan para calon bupati, berjanji menjadikan setiap kecamatan yang dikunjunginya---dan ia kunjungi semua kecamatan yang ada---sebagai daerah prioritas pembangunan infrastruktur.
Persoalannya, jika semua kabupaten atau kecamatan diprioritaskan, bukankah itu berarti tidak ada yang jadi prioritas?
Menurut KBBI daring, prioritas berarti "yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain." Para penyusun KBBI sudah repot-repot menambahkan penegasan "daripada yang lain" artinya sungguh penting untuk dipahami bahwa jika ada yang didahulukan maka ada yang dikemudiankan. Ada yang diutamakan berkonsekuensi kepada ada yang dinomor-sekiankan. Jika ada yang prioritas, maka patutnya ada yang posterioritas.
Jadi tak bisa semuanya prioritas. Tidak mungkin! Tanpa ada yang dikemudiankan tak bisa ada yang prioritas.
Lantas, ketika para cakada menjanjikan kepada tiap-tiap daerah bahwa daerah itu dan masyarakat itu akan diprioritaskan dalam pembangunan jalan dan infrastuktur lainnya, apakah itu berarti para elite politik kita tidak paham arti prioritas?
Tidak mungkin. Mereka pasti paham.
Lalu apa sebabnya?