Kelemahan dari demokrasi dan kemajuan teknologi informasi adalah dirimu harus membaca beragam pendapat, yang berkualitas pun yang asal njeplak tanpa bisa kaufilter. Kondisi ini bertambah runyam ketika banyak pendapat sebenarnya tak lebih dari sorak-sorai cheerleaders politik, para partisipan hura-hura dan huru-hara yang berteriak apapun demi tim idola.
Hoax dan asal bicara tidak dimonopoli satu pihak. Entah oposisi, entah posisi. Entah gratis, entah berupah.
Tiada masalah menyatakan pendapat. Bebas-bebas saja. Tidak pula harus seseorang menjadi ahli. Sebab jika menunggu ahli yang menulis, mungkin kita harus bersabar seminggu untuk bisa membaca satu artikel saja.
Meski begitu, seorang awam pun seharusnya tetap berhati-hati dalam berpendapat. Setiap hendak merespon sesuatu upayakan berpikir dulu sejenak, mencari bahan-bahan untuk memperkaya pengetahuan, sebelum menyatakannya ke publik. Menulis berdasarkan a priori semata akan membuat jengkel yang membaca.
Seseorang menulis tanggapannya terkait press release Indef soal utang luar negeri yang mencapai Rp 7.000 triliun. Dalam tanggapannya, si penulis tidak saja menyerang konten, tetapi juga memukul Indef dengan tiga argumentasi.
Pertama bahwa utang senilai Rp 7.000 triliun itu tidak semuanya utang pemerintah dan Indef telah mencampur-adukkan utang pemerintah dan swasta. Kedua bahwa data Indef berbeda dengan data pemerintah. Ketiga bahwa salah seorang peneliti terkait dengan partai politik opisisi.
Si penulis tampaknya merasa telah melakukan tindakan mulia dan benar, seolah-olah membantu khalayak memberikan warta dan persepsi yang tepat atas berita itu. Tetapi saya kuatir kontra-opini itu justru menyesatkan khalayak.
Untuk itu saya merasa perlu menyumbang apa yang saya tahu (sebagai awam) agar tidak misleading. Untuk menghindari problem salah kutip wartawan, saya menelusuri langsung dari press release INDEF "Menggugat Produktivitas Utang" yang bertiti mangsa 21 Maret 2018.(1) Catatan: Jika pun saya ikut misleading, setidaknya saya sudah berusaha sedikit lebih keras untuk mengerti hal ini.
Pandangan saya begini.
Pertama, Indef tidak menyebut angka Rp 7.000 triliun sebagai utang pemerintah. Angka tersebut adalah total general utang pemerintah dan utang swasta.
Yang dimaksudkan dengan utang pemerintah adalah utang yang dibukukan negara untuk membayai defisit anggaran. Sementara utang swasta adalah utang milik korporasi swasta dan BUMN.