Peran Birokrasi di Indonesia dalam Memberikan Pelayanan Publik kepada Masyarakat

Beberapa para ahli telah mendefinisikan birokrasi dengan bermacam-macam pemikiran dan pemahaman yang berbeda-beda. Birokrasi sangat berhubungan dengan masyarakat, birokrasi sangat berperan dalam pelayanan publik di segala bidang terutama di bidang politik, mungkin dari beberapa masyarakat juga terbantu dengan adanya birokrasi. Birokrasi adalah penghubung antara masyarakat dan negara untuk mengejawahkan kebijakan-kebijakan negara. 

Artinya birokrasi itu sangat dibutuhkan oleh rakyat dan negara. Tetapi birokrasi terkadang penuh dengan patologi (penyakit), tidak efisien dan efektif, korupsi dll, itu semua adalah makna birokrasi yang negatif. Dalam artian birokrasi itu hanya mengutungkan orang kaya saja, dan birokrasi digunakan sebagai alat penindas untuk kaum lemah (miskin). Dengan demikian belum ada kesetaraan dalam hal birokrasi.

Nah dari beberapa pengertian menurut para ahli , mungkin kita masih belum mengetahui sejauh mana peran birokrasi di Indonesia dalam memberikan pelayanan publik khususnya kepada masyarakat sendiri. Peran birokrasi adalah sebagai pemberi pelayananan prima kepada masyarakat yang memberikan pelayanan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Tetapi dalam prakteknya di Indonesia sendiri dalam memberikan pelayanan masih kurang baik. 

Seperti pada saat proses pengurusan surat atau dokumen dll , dalam pelayanannya berbelit-belit, tidak ramah, tidak adil, tidak transparan dan dalam penangganannya terbilang lama dan dipersulit prosesnya. Contoh pembuatan akta kelahiran, ktp, mengurus sertifikat tanah dan sebagainya.

Kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat menjadi tolak ukur dalam menilai pemerintah dalam hal birokrasi. Hal ini lah yang perlu diperbaiki untuk membangun birokrasi pemerintah yang netral sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. 

Berdasarkan tinjauan kesejarahan dapat dilihat bahwa peran birokrasi pemerintahan di Indonesia tidak di imbangi oleh kinerja yang baik dalam menjalankan perannya dan faktor sejarah pembentukan birokrasi pemerintahan dari waktu ke waktu, banyak mempengaruhi. Beberapa kebijakan pemerintah menempatkan birokrasi itu sebagai 'instrumen kekuasaan' yang dominan atau mesin politik para penguasa, dan sentral mengatur kehidupan masyarakat.

Mungkin dari kalian masih ada yang tidak setuju dan tidak percaya, bahwa birokrasi di Indonesia selalu menjadi mesin politik kekuasaan hal itu dibuktikan dengan beberapa kajian dan penelitian. Artinya dalam praktiknya birokrasi di Indonesia cenderung tidak netral, birokrasi selalu berpihak pada penguasa (partai yang memenangi pemilu) yang berkuasa beserta kelompoknya. 

Birokrasi di Indonesia sendiri masih belum bisa menempatkan peran, fungsi dan posisi sebagai sebuah organisasi yang netral dimana birokrasi dalam mengurus negara harus Profesional dan tidak diskriminatif secara politis dan apolitis. Oleh karena itu kedepannya perlu dibangun birokrasi yang netral yang berpihak kepada seluruh masyarakat Indonesia bukan hanya berpihak kepada para penguasa saja dengan menggunakan visi misi yang jelas.