Retno Listyarti, ketua FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia), mempertanyakan konsep FDS (Full Day School) yang wacananya sedang digulirkan oleh Mendikbud beberapa waktu lalu. M
asalahnya, dari temuan dia selama dua tahun terakhir belum menemukan korelasi yang signifikan antara prestasi siswa dengan penambahan jam sekolah.
Ditambahkan juga oleh dia, jika permasalahannya pada menjaga aktivitas siswa agar tetap sehat dan terpantau, nyatanya tingkat tawuran pelajar dan kekerasan siswa di dua tahun itu cenderung menunjukkan peningkatan justru saat siswa berada di sekolah.
Simpulan dari dia, untuk menjawab tantanga dunia pendidikan bukan pada menambah jam aktivitas siswa di sekolah. karena masalah utama di sekolah itu adalah pola pembelajaran yang diterapkan guru kepada siswa. Solusi terbaik dalam memperbaiki pola pembelajaran itu adalah memberikan pelatihan yang intens kepada guru itu sendiri (CNN Indonesia televisi, Senin, 8/82016).
Di wacana netizen malah semakin beraneka, kubu yang pro dan kontra atas FDS ini berkeliaran dengan berbagai pertimbangan masing-masing. Mulai dari menambah ransum makanan sampai pada ringannya beban ortu pada pengawasan.
Saya pribadi, melihat konsep ini sebagai bagian yang tak terpisahkan antara kegagalan regulator dalam menerapkan kebijakan dengan multi kompleksnya permasalahan pendidikan.
Miris jika peluncuran wacana FDS ini adalah bagian dari "budaya ganti menteri ganti kebijakan", meskipun asumsi ini harus ditolak mentah-mentah karena pak Muhajjir di awal memasuki Kementerian ini tegas mengatakan jika beliau hanya akan melanjutkan kebijakan Menteri sebelumnya.
Pun, pak Menteri baru ini mengeluarkan "joke" jika sebenarnya Mendikbudnya itu adalah pak Anies. Kalimat yang menggambarkan betapa beliau sefaham dengan regulasi Menteri sebelumnya sekaligus memberikan jaminan kepada publik jika tidak akan ada perubahan yang cukup ketika beliau menjabat nantinya.
Tentang kompleksitas permasalahan pendidikan, saya juga meyakini benar jika pak Muhajjir bukanlah pemain baru di belantara carut-marutnya pendidikan negeri. Ruh perubahan pola UN, memandang kemampuan guru, melihat fakta sarana dan prasarana sekolah secara nasional, serta hal yang remeh temeh semacam gaya birokrasi yang melilit dunia pendidikan pasti beliau sangat faham.
Maka saya tidak yakin jika konsep FDS ini bukan berangkat dari ketidakfahaman beliau dalam membaca pendidikan nasional, tetapi lebih pada meminta umpan balik kepada publik atas salah satu alternatif pemecahan problematika pembelajaran di sekolah.
Keyakinan saya semakin menguat melihat pernyataan salah satu pejabat di Kemendikbud (juga di dalam acara itu), jika FDS ini langkahnya masih panjang, butuh masukan dan kritikan dari berbagai pihak untuk memperhalus resistensi gerak yang akan ditimbulkan jika konsep ini di terapkan. Jika peryataan tersebut benar, maka pemakaian situasi darurat untuk wacana pemberlakuan FDS ini menjadi tidak bernilai.