Bacharuddin Jusuf Habibie atau dikenal dengan BJ Habibie selaku wakil presiden yang menjabat akan menggantikan posisi beliau untuk melanjutkan masa jabatan presiden mandataris 1998- 2003. pada masa kepemimpinan BJ Habibbie beliau menjadi presiden dengan waktu yang cukup singkat yakni selama 1 tahun 5 bulan.
Pada masa kepemimpinan BJ Habibbie, ia mendapatkan tanggung jawab sa salah satunya ialah perihal krisis ekonomi yang pada saat itu sedang terjadi, oleh sebab itu pada masa kepemimpinannya ia mendasari adanya kebijakan-kebijakan yang diupayakan untuk memperbaiki krisis ekonomi yang pada saat itu terjadi, dimana beberapa kebijakan ekonomi segera dikeluarkan untuk menenangkan masyarakat yang menuntut akan adanya perbaikan di berbagai bidang kehidupan.
Adapun dengan upaya yang dilakukan presiden BJ Habibbie ialah dengan mengeluarkan kebijakan mengesahkan Undang-Undang yang mendorong efisiensi kegiatan ekonomi Indonesia dengan independensi ini diharapkan Bank Indonesia mampu menjadi lembaga yang menjaga stabilitas moneter untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Kebijakan lainnya adalah dengan memutar badan penyehat perbankan nasional atau BPPN serta lembaga yang bertugas memantau dan menyelesaikan hutang luar negeri Indonesia, perbaikan-perbaikan lain dalam hal fiskal dan moneter terus digiatkan sebaik mungkin.
Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie melakukan beberapa hal diantaranya adalah merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian nasional yang ada, melikuidasi bank yang memiliki masalah, serta menaikkan nilai tukar rupiah yang menurun. BJ Habibie juga memberikan kebebasan bagi WNA atau Badan Hukum Asing untuk mendirikan Bank Umum dengan WNI atau Badan Hukum Indonesia, hal ini tertera dalam pasal 22 ayat (1) huruf b.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh BJ habibie terutama dalam mengatasi krisis ekonomi sangat membantu Indonesia pada saat itu dalam mengatasi krisis ekonomi, dan membantu pertumbuhan ekonomi.