Secara kuantitatif tidak dapat dipungkiri, ekonomi Indonesia empat tahun kebelakang mengalami perlambatan. Bahkan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok Joko Widodo saat kampanye 2014 yang menyentuh angka 7 persen, hingga saat ini belum tercapai. Adapun perlambatan ekonomini bisa dipengaruhi atas dua hal, pertama faktor eksternal dan kedua faktor internal.
Dari segi faktor eksternal, perlambatan ekonomi global selalu menjadi kambing hitam di balik melambatnya ekonomi Indonesia. Sementara itu dari segi faktor internal, 16 paket kebijakan untuk stimulus industri yang dilakukan pemerintah hari ini belum begitu terasa dampaknya. Muara dari dua faktor ini adalah gulung tikarnya sejumlah perusahaan besar di Indonesia pada tahun 2018 yang juga berdampak kepada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menghadapi kenyataan ini, Partai Demokrat (PD) tidak ingin hanya menjadi pengutuk kegelapan. PD menawarkan pelita, berupa prioritas yang kedepan akan menjadi prioritas perjuangannya untuk memperbaiki keadaan tersebut. Dari 14 Prioritas yang akan diperjuangkan PD habis-habisan, salah satunya adalah "Longarkan PAJAK, termasuk Dunia Usaha agar bisa tumbuh baik dan tingkatkan Upah Buruh".
Pelonggaran pajak ini diperjuangkan tidak hanya untuk perusahaan skala besar, tapi PD juga akan memperjuangkan pelonggaran pajak bagi pelaku UMKM yang merupakan pondasi ekonomi kerakyatan. Dengan adanya pelonggaran pajak, diharapkan industri yang ada bisa kembali bergairah dan berujung kepada meningkatnya kesejahteraan buruh.
Prioritas PD ini bukan sekedar pepesan kosong. Prioritas ini telah teruji bahkan dipuji, ketika dalam sepuluh tahun kepemimpinan SBY, Indonesia bisa keluar dari badai krisis global tahun 2009 dan 2012. Di saat krisis dan perlambatan ekonomi kala itu, pemerintahan SBY memberikan keringanan pajak kepada pelaku usaha. Keringanan pajak itu terdiri dari tax holiday(pembebasan pajak untuk jangka tertentu), tax allowance (pengurangan pajak), dan insentif bagi industri tengah. Untuk pelaku UMKM, pemerintahan SBY menurunkan pajak penghasilan hingga menjadi satu persen.
Dengan kembali bergeliatnya sektor industri tersebut, SBY juga mencanangkan 'berakhirnya era upah buruh murah'. Penghasilan buruh pun akhirnya meningkat tiga kali lipat, dari tahun 2004 UMR Jakarta sebesar 600 ribuan menjadi 2,2 jutaan pada tahun 2014. Disisi lain kebutuhan papan para buruh juga diperhatikan dengan program rumah murah bagi buruh dengan penghasilan di bawah lima juta rupiah.
Inilah keuntungan memilih PD di Pileg 2019 mendatang. Tidak hanya sekedar dibuai dengan janji, tapi sudah terbukti, teruji, dan berdedikasi tinggi untuk kepentingan negeri.
