Korea Utara merupakan negara yang terkucilkan baik secara politik maupun ekonomi. Negara ini sudah menjadi pusat perhatian global karena Korea Utara memiliki ambisi untuk terus mengembangkan program nuklirnya yang dimana hal ini mengancam perdamaian dunia. Sejak awal tahun 2000-an, organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menerapkan sanksi-sanksi ekonomi untuk menekan Korea Utara agar memberhentikan pengembangan senjata nuklir. Sanksi-sanksi tersebut diantaranya:
Memberikan larangan untuk melakukan perdagangan senjata dan alat-alat militer, penggunaan ganda teknologi, kendaraan, mesin industri, dan logam.
Memblokir aset-aset individu yang memiliki keterlibatan dalam program nuklir.
Memberikan larangan impor barang mewah tertentu.
Memberikan larangan melakukan ekspor alat-alat listrik, batu bara, mineral, makanan laut dan produk makanan, kayu, tekstil, dan batu.
Memberikan batasan untuk mengirim tenaga kerja dari Korea Utara ke negara lain.
Memberikan batasan mengimpor minyak dan minyak bumi olahan.
Memberikan larangan impor gas alam.
Membatasi hak Korea Utara untuk melakukan penangkapan ikan.
Memberikan batasan untuk melakukan kerja sama ilmiah dan teknis kepada Korea Utara.
Memberikan larangan anggota PBB membuka rekening bank dan kantor perbankan Korea Utara.
