Kalau bicara tentang desa, apa yang terlintas dalam benak Anda?
Bagi saya pribadi desa itu adalah suatu wilayah yang memiliki kekerabatan yang kuat, aturan yang masih dilatarbelakangi tradisi, serta memiliki potensi yang beragam. Setidaknya demikian kesimpulan saya tentang desa bedasarkan pengalaman hidup dan tinggal di desa.
Tetapi jika merujuk pada UU no.6 tahun 2014, pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa "desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
Berdasarkan UU tersebut, bahwa desa juga ternyata memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepetingan masyarakat setempat yang harus diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
Komitmen akan hal tersebut pun semakin jelas terlihat pada pemerintahan belakangan ini. Salah satu wujud nyatanya tidak lepas dari keluarnya berbagai regulasi tentang desa oleh pemerintah pusat. Bahkan di era pemerintahan sekarang ini, kita pun telah melihat keseriusan dalam mengembangkan desa melalui pengaturan pemberian dana desa melalui APBN.
Tentunya diharakan dengan pemberian dana desa melalui APBN tersebut, bukan tidak beralasan. Bahwa potensi desa harus dimaksimalkan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat atau mengentaskan kemiskinan. Bahkan bukan itu saja tapi juga mendukung pelayanan sosial dasar, seperti untuk kesehatan dan pendidikan. Peningkatan infrastruktur dan masih banyak lagi.
Sebagai wujud nyata dari pembangunan desa tersebut, kita bisa melihat infografis berikut yang berasal dari pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.
Dari infografis tersebut, jelas terlihat bahwa betapa penting dan bermanfaatnya dana desa tersebut untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat desa. Bukan itu saja, ternyata dana desa ini pun bisa dinikmati untuk pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
Pembangunan tersebut pun tidak sampai disitu saja. Tetapi berkelanjutan. Lihat saja program-program lainnya yang telah disusun oleh pemerintah. Seperti untuk tahun yang akan datang (2018), pemerintah pun mencoba untuk mendukung program padat karya, tentu program ini sangat bertujuan untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi.
Bahkan setiap tahunnya, anggaran desa pun terus meningkat. Dengan dana yang begitu besar, terkadang banyak orang mulai meragukan tentang penanganan dana deaa tersebut. Tidak sedikit pula yang meragukan terjadinya penyelewengan dan terjadinya praktem korupsi.
Tetapi saya yakin bahwa pemerintah pun tentu sudah memikirkan hal itu dengan matang. Lihat saja bagaimana keseriusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI dalam pengawasannya.