Corona Covid-19 kini telah menjadi pandemi yang menimpa seluruh dunia. Masker, pencuci tangan (hand sanitizer), bilik disinfektan, alat pelindung diri, alkohol, dan sarung tangan adalah kata benda yang sering berseliweran akhir-akhir ini di banyak grup Whatssapp. Barang-barang tersebut kian langka di pasaran. Warga masyarakat memburunya untuk melindungi diri dari wabah Corona.Kesadaran masyarakat akan bahaya Corona kian meningkat.
Mereka kian menyadari bahwa Covid 19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang sangat cepat menyebar. Penyakit ini dapat menginfeksi dengan rentang yang amat lebar, dari yang tidak bergejala sampai berat dan meninggal dunia. Karena itulah, masyarakat turut memburu perlengkapan kesehatan dalam menghadapi wabah Corona. Kelangkaan pun tak terelakkan.
Kelangkaan itu tentu saja menyulitkan petugas medis. Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA), yang menjadi salah satu rujukan pemeriksaan Corona (Covid-19), misalnya, kekurangan stok APD (Alat Pelindung Diri).
APD merupakan pakaian dan perlengkapan untuk melindungi tenaga medis yang melakukan perawatan terhadap orang yang berisiko terjangkit virus Corona. "Stoknya semakin menipis," ujar Ketua Satgas Corona RS Unair, dr Prastuti Asta Wulaningrum.Di Rumah Sakit Umum Daerah Toraja, para tenaga medis akhirnya berkreasi untuk melindungi diri. Mereka membuat sendiri perlengkapan yang dibutuhkan. Masker dari kain dilengkapi tali, mantel hujan dari plastik, sepatu boots, serta pelindung wajah yang terbuat dari karet tebal.
"Masker yang kami buat ada pori-pori kecil yang tentunya aman bagi tenaga medis," kata Direktur RSUD Lakipadada Tana Toraja, dr Safari D Mangopo.Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih berharap dukungan dari masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut, selain kepada pemerintah. Maklum saja, tenaga medis saat ini memiliki risiko yang besar tertular. Dokter dan tenaga medis semestinya tidak boleh tertular, karena akan menulari pasien-pasien yang lemah dan tengah dirawat di rumah sakit atau klinik.
Apalagi, di rumah sakit yang bukan rujukan merawat pasien Covid-19, dokter dan tenaga kesehatan lainnya juga malah tertular Covid-19. Pasien poliklinik yang datang dengan keluhan non Covid-19 seperti masalah jantung dan lainnya, ternyata bisa saja pembawa (carier) dan bisa menyebarkan virus. Karena itulah, APD menjadi permasalahan tersendiri bagi rumah sakit atau pun klinik, tidak terkecuali yang sebenarnya tak menangani Covid-19.
Melihat situasi semacam itu, banyak komponen masyarakat yang bergerak. Kian banyak yang menyadari, pemerintah tak bisa berjuang sendirian. Masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh pemerintah dalam upayana mengatasi wabah ini. Namun, mengkritik kekurangan pemerintah saja pun tak akan membuat wabah ini cepat tertangani.
Karena itu, pula para pengusaha besar banyak yang terjun langsung untuk turut membantu pencegahan wabah ini. Salah satu yang banyak disebut adalah Wardah Cosmetics yang menyumbang Rp40 miliar. Selain itu, pengusaha tekstil berencana sumbang 2 juta masker. Pengusaha-pengusaha lain pun banyak yang turut serta dengan dikoordinasikan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.
Masyarakat secara sendiri-sendiri juga telah bergerak. Ada yang menyediakan hand sanitizer dengan memproduksi sendiri dan didonasikan ke rumah sakit. Ada yang gotong royong untuk membelikan APD. Ada pula yang memproduksi bilik disinfektan dengan bantuan para donatur.
Ada yang melakukannya secara spontan dengan langsung membentuk kepanitian, baik melalui jaringan alumni, pertemanan, komunitas dan lain-lain. Sejumlah organisasi alumni perguruan tinggi pun telah berupaya berkoordinasi, mempersiapkan para relawan yang bisa diterjunkan di pusat-pusat penanganan wabah Corona nantinya. Kebetulan masing-masing organisasi alumni memiliki tim tanggap bencana, dan pernah dikoordinasikan dalam menangani bencana banjir beberapa waktu lalu.
Gerakan-gerakan masyarakat semacam itu ada yang terstruktur dengan baik. Bahkan, ada yang melakukannya dengan imbauan resmi dari pimpinan lembaga mereka. Salah satu yang melakukannya adalah Fachmi Idris, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.