Posisi Menteri memang sangat seksi, selain karena dia pembantu Presiden yang sedang berkuasa, seorang Menteri adalah pembuat keputusan di tingkat teknis departemen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas dan kedudukan para Menteri ini mempengaruhi kebijakan di tatanan kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, meskipun gaji dan tunjangan seorang Menteri tidak terlalu menarik (besar), semua orang berkepentingan untuk merebut posisi itu, sebab kekuasaan dan kebijakan yang melekat pada dirinya mempengaruhi banyak sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sejak Jokowi mengumumkan susunan Kabinet Kerja pertama kali di depan istana, maka sejak saat itu tergambar jelas wajah Indonesia 5 tahun yang akan datang. Para stakeholders di bidang politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan saling berkomunikasi, saling mencari teman, saling mempengaruhi untuk mengambil posisi, menyikapi apa yang terjadi di masa depan dengan orang-orang yang membantu Presiden.
Para politikus bertemu satu sama lain, yang sepaham dan satu kepentingan bertemu hingga terjadi polarisasi watak, para mafia membangun link (jaringan) dengan orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang diumumkan oleh Presiden Jokowi tersebut. Para makelar berjalan siang dan malam (jika memiliki foto bersama dengan Menteri yang diangkat, dia gunakan foto itu jualan) mulai memperbesar pengaruh (jaringan dan jualan kecap)...itu sebabnya ada istilah catut nama Presiden dan catut nama Menteri...itu kerjaan para makelar (pemburu rente).
Kartel-kartel segera mengadakan pertemuan-pertemuan, (Kartel pangan, migas, perikanan, proyek, dan lain sebagainya) mengambil posisi menyikapi apa yang bakal terjadi dengan posisi Menteri seperti yang diumumkan tadi.
Dan kita tahu, baru pertama kali dilantik Presiden berbagai opini telah dibangun, siapa yang membangun? Ya jelas berbagai kepentingan. Segala upaya dilakukan untuk membentuk opini. Para pengamat ada yang didanai untuk bicara mengkritik dan membangun charakter assasination (pembunuhan karakter) terhadap menteri A, B, C, ada lembaga survei yang didanai khusus untuk membangun opini (bila penting menyerang) Menteri dengan tujuan, agar kinerja Menteri tidak fokus dan gagal, tujuan akhirnya tentu untuk menggantikan seseorang yang dia anggap menghalangi (kegiatan, bisnis, usahanya).
Secara sederhana kita dapat melihat bagaimana pertarungan di bidang Migas antara Menteri ESDM Sudirman Said bertarung melawan mafia migas. Pertarungan ini sengit, petral dan freeport adalah contoh kasus yang paling besar di 2015. Ada usaha yang cukup massif dari para mafia migas untuk menghancurkan Sudirman Said. Tetapi dengan dukungan Presiden Jokowi, kita lihat bersama siapa pemenangnya?
Sudirman Said adalah pemenangnya (untuk ronde ini, utamanya terhadap Petral dan Freeport). Pecundangnya siapa? Pecundangnya tak lain adalah bubarnya Petral dengan memakan korban Muhammad Reza yang lari terbirit-birit. Pecundang berikutnya adalah Setya Novanto (terjungkal dari kursi DPR, kemungkinan besar akan jadi tersangka) beserta dengan Muhammad Reza.
Seorang Sudirman Said tidak akan gampang melawan para mafia itu, jika tidak didukung dan di support penguasa tertinggi Republik Indonesia, Jokowi. Dengan back up penuh Jokowi, Sudirman Said nyaman bermain untuk menumpas para mafia Migas tersebut. Sudahkah selesai pertarungan Mafia Migas dengan Sudirman Said? BELUM, itu makanya saya sebut Ronde ini, di masa yang akan datang, bisa saja Sudirman Said yang terjungkal. Sebab perang melawan mafia Migas tidak akan pernah berhenti.
Anda tahu, Rini Sumarno adalah Menteri yang paling sering di hajar. Menteri ini menguasai BUMN dan sangat banyak kepentingan di dalamnya. Yang hebat adalah politikus selalu bersama-sama dengan kartel untuk melawan penguasa. Dalam soal Menteri BUMN, bahkan partai Pemerintah (PDIP) adalah yang paling getol berusaha keras untuk melengserkan Rini Sumarno dari kursi Menteri BUMN. Semua mata tertuju kepada usaha keras PDIP untuk merebut kursi Menteri BUMN ini. Tetapi perlu kita ingat, PDIP tidak berdiri sendir, pasti ada kepentingan yang memback up nya.
Dari seluruh proses, usaha pelengseran Menteri BUMN mulai dari penolakan PMN kepada BUMN hingga kasus pansus Pelindo II yang merekomendasikan Rini Sumarno dipecat dan RJ Lino. Hari ini kita sudah lihat, RJ Lino sudah diganti, tetapi Rini Sumarno masih kokoh berdiri di posisi Menteri BUMN.