Gelar profesor mantan Wakil Ketua Majelis Wali Amanat (WMA) UNS Hazan Fauzi dicopot oleh Menteri Kemendikbud Ristek. Pencopotan ini dilakukan sebagai hukuman disiplin pada Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS. Dalam kasus ini, Fazan Hauzi dikategorikan sebagai hukuman berat. Menurut saya, seorang menteri harus bisa memikirkan secara baik dan mempertimbangkan hal yang akan dilakukan. Pencopotan seperti haruslah dilakukan analisis dan pendalaman masalah terlebih dahulu sebelum melakukan hukuman.
Kasus pencopotan oleh Menteri Kemendikbud Ristek, Nadiem Makarim, mencerminkan betapa seriusnya pemerintah dalam menegakkan standar integritas akademik di Indonesia. Sebagai tokoh penting di lingkungan akademik, pencopotan ini menggarisbawahi bahwa gelar akademik bukan sekadar simbol prestise, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga dengan baik. Jika ada penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran etika, tindakan tegas seperti ini diperlukan untuk menjaga kredibilitas institusi pendidikan. Meskipun kontroversial, langkah ini dapat menjadi peringatan bagi akademisi lain agar selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dari hukum dan aturan yang berlaku.
Gelar professor Hasan Fauzi dicopot oleh Menteri Kemendikbud Ristek karena dinilai telah melanggar pasal Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 huruf E, Pasal 3 huruf F, dan pasal 5 huruf A. Hasan terlibat dalam kasus dugaan pelanggaran etika akademik terkait penulisan karya ilmiah. Is diduga melakukan plagiarisme dalam publikasi ilmiahnya.
Seorang peneliti dan akademisi diharapkan untuk memenuhi standar etika yang ketat dalam penelitian dan publikasi. Kasus seperti ini merupakan suatu masalah yang harus ditindak lanjuti dengan investigasi yang mendalam. Dalam kasus-kasus seperti ini perlu dipertimbangkan secara lebih agar dapat memberikan hukuman yang sepadan.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim, mengambil langkah tegas dengan mencabut gelar profesor Hasan Fauzi, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga standar dan kredibilitas dunia akademik di Indonesia. Keputusan ini menyoroti pentingnya akuntabilitas di kalangan akademisi dan menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak akan ditoleransi. Integritas akademik Indonesia haruslah dikembangkan secara lebih baik.
