Mendobrak Kebebasan Berpendapat Masyarakat Indonesia Pasca Rezim Orde Baru

Rezim orde baru, masih menjadi salah satu bagian sejarah yang tidak pernah terlepas dari ingatan setiap masyarakat Indonesia pada masa ke masa. Rezim ini banyak memberikan berbagai warna baru dan cerita unik mengenai keberhasilan, kegagalan, otoriter, hingga penindasan pada kaum tertentu yang pastinya menyakiti banyak pihak terkait. Soeharto menjadi aktor utama dalam terselenggaranya orde baru dan berbagai antek-antek pemerintah yang gila akan kekuasaan. Banyak perlawanan yang terukir sejarah, dilakukan oleh berbagai pihak dan lapisan serta bersatunya masyarakat hegemonik Indonesia dalam meruntuhkan rezim yang terbangun hingga 32 tahun lamanya. 

Setelah pemberian mandat melalui Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret 1966 yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Ir. Soekarno kepada Jenderal Besar TNI Purnawirawan Soeharto untuk meneruskan jejak kepemimpinan Soekarno dalam memimpin bangsa Indonesia sebagai presiden pengganti. Kegagalan Soekarno dalam kecolongan kekuatan keamanan Indonesia sehingga munculnya gerakan 30 September 1965 yang melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menumpaskan enam jenderal TNI dan satu perwira pertama militer dengan sangat keji tanpa rasa manusiawi. Masyarakat yang marah dan geram kepada Soekarno yang seakan tidak memiliki perhatian penuh terhadap hal tersebut, membuat dirinya perlu dilengserkan dari kursi singgasana presiden. Ideologi Pancasila yang dirasa tidak diberikan ruang penuh serta tidak direalisasikan sesuai dengan ideologinya, menjadi pertanyaan besar di benak masyarakat Indonesia. Dimana hati nurani dan realisasi ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia?

Aksi unjuk rasa dilakukan oleh masyarakat guna menghapuskan PKI dan melengserkan kepemimpinan Soekarno dalam hal mengganti setiap dosa-dosa politik yang hadir karena tumpang tindih kepentingan di dalamnya. Pembersihan PKI dengan menumpaskan setiap anggotanya dilakukan dengan sigap oleh Soeharto, pengembalian kestabilan negara juga dilakukan olehnya sebagai upaya untuk memberikan pemulihan kondisi politik maupun sosial dalam negara Indonesia setelah terjadinya peristiwa bengis tersebut. Soeharto menjadi pahlawan berjasa yang berhasil menumpaskan seluruh pemberontakan PKI dan meredam kemarahan masyarakat dengan mewujudkan berbagai tuntutan masyarakat yang telah tersampaikan aspirasinya. Peristiwa ini bagai kesempatan emas yang dilimpahkan kepada Soeharto dalam mewujudkan kerajaan pemerintahannya di Indonesia, yang berakhir tragis dan membekas di setiap hati dan pikiran masyarakat Indonesia. 

Orde baru menjadi rezim pembaharuan yang dijanjikan oleh Soeharto kepada bangsa Indonesia, pembaharuan dari aspek kehidupan rakyat, berbangsa dan bernegara menjadi bentuk pengembalian kemurnian Pancasila dan UUD 1945 dengan tujuan untuk menghapus segala dosa politik dalam penyelewengan kekuasaan di rezim terdahulu. Komunisme bukan ideologi yang bisa diterapkan di tanah air yang penuh dengan keberagaman dan daya tariknya, hal ini menjadi kekeliruan bagi Soekarno dalam mewujudkan keinginan egonya dalam mengimplementasikan komunisme sebagai ideologi yang dapat membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Soeharto dengan mengembalikan kembali posisi penting Pancasila dan UUD 1984 sebagai dua alat pemersatu bangsa dan juga sebagai ideologi negara yang sebenarnya. Tidak hanya sampai di situ, pembangunan yang kembali diatur oleh Soeharto dalam menghasilkan kembalinya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Indonesia juga dilakukan dengan memberikan pemerataan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan di setiap penjuru wilayah Indonesia. Repelita, trilogi pembangunan, dan fusi partai politik diberlakukan sebagai kebijakan yang akhirnya menjadikan berbagai upaya nyata dibuat untuk penataan kembali akan kestabilan politik di Indonesia. Tidak hanya itu, program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) turut diberlakukan sebagai strategi pemerintah agar mengembalikan posisi tertinggi Pancasila sebagai ideologi negara. Melihat kegigihan yang dilakukan Soeharto, pada akhirnya mengembalikan kondisi stabilitas negara dan juga kebangkitan yang telah lama diimpikan dengan berbagai bentuk kesejahteraan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Namun, pembangunan yang memberikan berbagai dampak positif di Indonesia tidak menghiraukan terjadinya berbagai dampak negatif yang terjadi. Salah satunya ialah gaya kepemimpinan otoriter Soeharto yang berakhir memberikan tekanan kepada setiap masyarakat untuk tunduk di bawah perintahnya. 

Orde baru dikenal dengan berbagai tekanan dan peristiwa yang melanggar akan HAM tanpa memperdulikan setiap aspirasi maupun suara rakyat yang ada. Salah satu yang paling terkenal ialah bungkamnya kebebasan berpendapat yang dipatahkan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Kebebasan berpendapat dianggap sebagai HAM fundamental dengan berbagai keadilan yang seharusnya diperoleh masyarakat Indonesia untuk dapat memberikan aspirasi, kritik, maupun saran yang pasti guna keterlibatan masyarakat Indonesia sebagai komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal pembuatan kebijakan. Masyarakat seharusnya menjadi komponen penting yang perlu diperhitungkan dalam setiap aspirasi dalam melalui kebebasan berpendapat yang telah diatur dalam UUD 1945. 

Pembungkaman akan kebebasan berpendapat masyarakat sudah terjadi di sepanjang masa berjayanya Soeharto yang pada akhirnya mencoreng demokrasi Indonesia. Peristiwa pemberontakan tahun 1998 menjadi peristiwa yang tidak akan terlupakan dalam sejarah dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh penggabungan mahasiswa Indonesia dalam menentang dan menuntut untuk pelengseran Soeharto sebagai presiden otoriter selama 32 tahun lamanya. Kelamnya sejarah demokrasi Indonesia bak ternodai dengan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di kalangan pemerintah dan tumpang tindihnya kekuasaan beserta penyelewengan di dalamnya yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak. Tragedi Trisakti 1998 menjadi peristiwa berdarah dan bersejarah akan kekuatan masyarakat sipil dalam melakukan perlawanan dalam melawan pemimpin diktator. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di depan gedung MPR/DPR RI dengan bersatunya berbagai gabungan mahasiswa yang bersepakat dalam melakukan agenda yaitu melengserkan Soeharto dari singgasana kekuasaannya. Tragedi ini terjadi di tanggal 12 Maret 1998 dengan upaya demonstrasi yang terus menerus diberhentikan pemerintah melalui aparat negara yang memblokade ruang gerak mahasiswa. Pada akhirnya, peristiwa ini mengakibatkan pelanggaran kebebasan berpendapat masih menjadi kesalahan dan dosa besar dalam pemerintahan Soeharto.

Melihat berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di masa orde baru, menghantarkan sejarah pada pemerintahan reformasi hingga sekarang. Kebebasan berpendapat yang sudah mulai diberikan ruang publiknya kepada civil society menghadirkan berbagai aspirasi masyarakat dapat diperdengarkan baik skala kritik maupun saran yang dapat memberikan kestabilan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam membuat kebijakan. Civil society menjadi kelompok yang berkembang dalam negara penganut demokrasi dalam memberikan upaya nyata dalam melakukan perlawanan akan penyelewengan akan kekuasaan maupun pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, hal ini juga memberikan civil society berbagai ruang publik, media dan segala lini bagian kehidupan masyarakat sebagai bagian nyata dalam perkembangannya. 

Civil society bukan hanya organisasi yang akan membahas mengenai perpolitikan di dalam suatu negara saja, namun kelompok ini juga memberikan berbagai advokasi, pendampingan, ligitasi, bahwa praktik-praktik oposisi untuk mengimbangi kekuatan hegemonik negara atau paling tidak menjadi wacana alternatif di luar aparatur birokrasi negara. Sehingga jika ditelisik pada masa sekarang, pergerakan civil society yang kian berkembang pada akhirnya memanfaatkan teknologi sebagai ruang publik berbasis maya yang dapat digunakan dalam memberikan aspirasi maupun opini publik dalam mengkritisi maupun saran pada setiap lini kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Tidak hanya itu, pemanfaatan teknologi juga dijadikan sebagai ruang bebas beropini yang akan menghadirkan berbagai perspektif atau sudut pandang dari berbagai kalangan masyarakat dalam menyingkapi akan suatu hal yang sedang hangat diperbincangkan. 

Kesalahan pada masa orde baru yang dijadikan pembelajaran pada pemerintahan di masa sekarang, pada akhirnya memberikan kestabilan politik yang terus dikembangkan dan diperbaiki untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, kebebasan berpendapat yang diberikan ruangnya oleh pemerintah kepada masyarakat juga dimanfaatkan dengan baik. Namun hal ini tetap perlu diwaspadai dengan memberikan tutur kata maupun opini tanpa membawa kepentingan suatu golongan di tengah-tengah ruang publik. Kesadaran akan etika berpendapat di ruang publik maupun dunia maya menjadi tugas setiap masyarakat agar secara sadar meminimalisir berbagai konflik maupun dinamika kehidupan sosial agar mencerminkan kehadirkan HAM di tengah-tengan civil society. Karena pada akhirnya, kehidupan masyarakat dengan segala aspirasi, kritik, maupun saran akan kembali berimbas terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan juga kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia.