Setelah Indonesia dinyatakan sebagai tuan rumah Asian Games 2018, Komite Olimpiade Internasional (KOI) beserta pemangku kepentingan yang lain langsung tancap gas mempersiapkan segala sesuatunya. KOI ingin agar penyelenggaraan pesta olahraga terbesar di Asia itu bisa sukses. Sehingga ikut mengharumkan nama bangsa di dunia internasional.
KOI di bawah kepemimpinan Rita Subowo terlihat aktif dalam bekerja sama dengan pemerintah dan pihak lainnya demi mulusnya pergelaran ajang olahraga multievent tingkat Asia tersebut. KOI ikut dalam rapat di Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) beserta instansi lain seperti Kemenpora, Pemprov DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat.
Dalam rapat itu ada beberapa keputusan yang diambil, yaitu pertama, pembukaan dan penutupan Asian Games 2018 direncanakan akan diadakan di Jakarta sesuai dengan hasil General Assembly OCA tahun 2015 di Turkmenistan.
Kedua, setiap lembaga kementerian dan lembaga non kementerian terkait diminta untuk menyesuaikan persiapannya sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Ketiga, sesuai dengan permintaan OCA, dibutuhkan jaminan adanya pengaturan transportasi yang baik bagi kelancaran mobilitas seluruh atlet mengingat tersebarnya sejumlah venue pertandingan, khususnya antara Jakarta dengan Palembang.
Keempat, program renovasi kawasan GBK Senayan di bawah tanggung jawab Kemenpora. Kelima, empat provinsi yang terlibat yaitu Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten sudah sepenuhnya dalam persiapan menjelang pelaksanaan Asian Games 2018. Keenam, kegiatan promosi Asian Games 2018 harus sudah mulai ofensif dilakukan di tahun 2016 dengan berbagai fasilitas dan media yang tersedia.
Ketujuh, draft Master Plan Asian Games 2018 yang sudah dalam tahap finalisasi harus segera diselesaikan. Dalam draft itu salah satu poin yang dibahas adalah mengenai posisi Chairman Organizing Committee (OC) Asian Games 2018. Posisi ini menurut Olympic Council of Asia (OCA), sangat vital karena sang ketua OC akan mewakili OC dan juga negara tuan rumah dalam kancah internasional yang sekaligus merepresentasikan image pemerintah.
Mengikuti arahan Presiden OCA, Sheikh Ahmad Al Sabah, National Olympic Committee (NOC) Presiden atau Ketua Umum KOI, harus menempati posisi penting didalam OC. Sebab, jika ada sesuatu hal terjadi, OCA akan langsung menghubungi NOC Presiden untuk mengkonfirmasikan dan berkoordinasi. Dengan jam terbang dan segudang pengalaman yang dimiliki Rita Subowo, diyakini ia dapat menangani event sebesar Asian Games 2018.
Dalam rancangan Master Plan itu juga ditentukan pembabakannya. Tahun 2015 sebagai tahap perencanaan, 2016 masa persiapan, 2017 evaluasi venue, dan 2018 sebagai masa operasional.
Selain itu, disinggung pula mengenai perlindungan hukum untuk logo, slogan, maskot, dan lagu tema Asian Games 2018, dan juga OC Marketing Rights. Perlindungan hukum ini akan berlaku sampai dengan 2 tahun setelah Asian Games berakhir (regulasi sementara sampai tahun 2020). Sedangkan perlindungan hukum untuk logo IOC, logo OCA dan logo NOC harus berlaku selamanya (regulasi permanen).
Draft master plan juga membahas tentang anggaran infrastruktur oleh pemerintah. Diusulkan agar investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur ini disebutkan secara transparan. Selain itu, dalam anggaran OC akan mengatur alur keuangan, kecuali subsidi silang kepada pemerintah. Termasuk didalamnya bagaimana membayar Guarantee Deposit fee kepada OCA.
Dalam rapat di Menko PMK itu, KOI berkomitmen untuk menyediakan petunjuk umum dan teknis jika diperlukan setiap saat. Menilik dari hasil rapat di Menko PMK itu, persiapan Asian Games sudah on the track. KOI sebagai pihak yang memegang peran penting juga menunjukkan komitmennya untuk mensukseskan Asian Games 2018. KOI ingin agar sukses acara juga diikuti sukses prestasi.