Demokrasi Indonesia dan sejarah pendewasaan
Indonesia sudah melewati ragam fase pendewasaan demokrasi sejak pertama kali Soekarno Hatta membacakan teks proklamasi. kita mengenal demokrasi terpimpin masa orde lama, demokrasi pancasila orde baru, demokrasi konstitusinal era reformasi.
Demokrasi terpimpin atau saya menyebutnya demokrasi anak yang digunakan Soekarno sejatinya untuk menghilangkan bias model otoritarian, seolah demokrasi terakomodasi tetapi sebaliknya pelampiasan demokrasi itu termanifes dalam bentuk demokrasi yang gagal dan tidak sebenar-benarnya.
apa yang dimaksud demokrasi periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan sampai hari ini tidak jauh berbeda, demokrasi Indonesia adalah hasil cangkok paham equality, liberal, sekuler yang di kombinasikan sebagai produk demokrasi yang lebih Indonesia-istik. itu pula yang dalam pandangan saya membuat Soekarno memiliki tafsir berbeda atas demokrasi, "Sebagus-bagusnya Barang impor tetap harus di filter", begitu kira-kira kelakar yang cocok dengan keadaan demokrasi ala Soekarno. sejarah juga mencatat perjalanan penjang demokrasi ala Soekarno tersebut, Prinsip Dwitunggal misalnya memperbolehkan Mohammad Hatta selaku wakil presiden mengeluarkan maklumat tanpa persetujuan presiden untuk membuka luas-luas kesempatan masyarakat membentuk partai politik sebanyak-banyaknya, sesuai dengan aspirasi kesamaan ideologi, juga cita-cita kenegaraan.
Titik tolak itu pula salah dua penyebab Soekarno memperkuat pemikirannya mencetuskan demokrasi terpimpin, membludaknya partai politik hingga menyentuh angka 137 sebagai pengantar instabilitas politik, bagaimana dampaknya? melambatnya kebijakan pemerintah dan eksekusi kebijakan diantaranya disebabkan terlalu massif aspirasi dan pertentangan, sistem parlementer tidak berjalan efektif, demokrasi tidak sehat, tidak ideal dan tidak proporsional.
prasyarat demokrasi yang baik dikonsumsi berlebih sehingga tidak menghasilkan produk demokrasi yang yang baik, lambung Indonesia tidak cukup siap menelan sistem multi partai dan parlementer sekaligus. tafsir dan implementasi demokrasi semacam itu memerlukan lambung skala raksasa, mampu menolelir/menolak"makanan jahat" yang masuk, Representatif rakyat dalam partai politik yang berjumlah 137 itu ekstrem dan membahayakan.
Amerika Serikat dengan sejarah demokrasi yang panjang saja hanya memiliki 2 partai politik yaitu Demokrat dan Republik, beberapa dekade setelahnya penyederhanaan sistem kepartaian bukan hanya dipandang perlu tetapi harus.
Kemudian kemudahan mendirikan partai politik seharusnya ditafsirkan ketika kondisi demokrasi yang belum sempurna dalam mempraktekan separation of power, maklumat X itu menjadikan partai politik sebagai perkakas politik kehilangan fungsi substansialnya. Kompleksitas partai politik ditengah gejolak politik yang belum bisa dihadapi dengan tenang membuat partai politik jadi barang buangan.
Solusi yang ditemukan Soekarno adalah demokrasi terpimpin yang memang tidak juga bisa diterima ditengah berkembangnya paham demokrasi modern. Soekarno menguasai pergerakan partai, militer, kabinet dan bawahan pemerintahan dengan tangannya sendiri, bukti empirik menyatakan keterbatasan akses masyarakat sipil dan besarnya kuasa Soekarno mengarah pada praktek otoritarian.
Demokrasi Pancasila ala Soeharto dan orde baru saya menyebutnya demokrasi remaja, demokrasi yang terlalu tua untuk di konsumsi remaja. Pancasila menjadi landasan formil dalam demokrasi ini, pasca lengsernya Soekarno dari tampuk kekuasaan presiden, Soeharto mulai menampakkan wajah otoritarian. kelanjutan pemerintahan Soeharto yang mengedepankan perspektif Pancasila dalam demokrasi dan pembangunan tidak begitu jelas, sebab perbedaan antara ideologi dan sistem bernegara diupayakan disatukan pada masa itu yang mana tidak lazim terjadi. kita mengenal masa ini sebagai tamparan dan hambatan keras bagi demokrasi, catatan baru ditorehkan seolah tiada henti.