Jakarta, Desember 2024 -- Upah minimum regional (UMR) selalu menjadi isu yang krusial di Indonesia, terutama ketika dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya poin ke-8: "Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi." Meskipun UMR dirancang untuk melindungi pekerja dari upah yang tidak layak, faktanya, angka yang ditetapkan sering kali dianggap jauh dari mencukupi untuk kebutuhan hidup layak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Upah Minimum dan Keterkaitannya dengan SDGs
Tujuan SDGs nomor 8 menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta penciptaan lapangan kerja yang layak. Namun, rendahnya upah minimum di berbagai wilayah Indonesia menjadi tantangan dalam mewujudkan visi ini. Sebagai contoh, di Jakarta, UMR tahun 2024 sebesar Rp 5.186.000 masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rata-rata yang mencapai Rp 6.500.000 per bulan. Ketidaksesuaian ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan pekerja tetapi juga menghambat daya beli masyarakat, yang merupakan pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut teori Standar Kelayakan Hidup (Rowntree, 1901), upah yang layak harus memungkinkan individu untuk hidup dengan standar minimum yang sehat dan produktif. Dalam SDGs, hal ini sejalan dengan upaya menciptakan kondisi kerja yang mendukung kesejahteraan pekerja sekaligus memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Dampak pada Pertumbuhan Ekonomi
Rendahnya upah minimum tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada perekonomian nasional. Tingkat konsumsi masyarakat yang rendah akibat daya beli yang terbatas menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi. Sebuah laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Dengan upah yang lebih layak, daya beli masyarakat akan meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Selain itu, rendahnya upah juga berdampak pada kemampuan pekerja untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip SDGs yang berfokus pada pembangunan manusia sebagai inti dari pertumbuhan ekonomi.
Mewujudkan Upah Layak untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Untuk mencapai keseimbangan antara upah layak dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan langkah-langkah strategis, pemerintah perlu meninjau ulang formula penetapan UMR agar lebih mencerminkan kebutuhan hidup layak dan mendukung tujuan SDGs. Melalui pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan, pekerja dapat meningkatkan produktivitas mereka, yang pada akhirnya memungkinkan kenaikan upah.
Masa Depan Upah Layak di Indonesia
Upah minimum yang layak bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar pekerja, tetapi juga menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meningkatkan UMR hingga mencapai standar kelayakan hidup adalah langkah penting menuju kesejahteraan pekerja dan kemajuan ekonomi nasional.