Vaksinasi, Jangan Kejar Tayang

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif seperti dikutip dari Kantor Berita ANTARA pada awal Januari 2021 silam mengatakan bahwa seluruh Warga Negara Indonesia diwajibkan melakukan suntik vaksin COVID-19 yang diselenggarakan oleh negara. Wamen Omar menyebutkan bahwa upaya tersebut dilakukan sebagai kolaborasi penanganan COVID-19 yang melanda Indonesia, bahkan kewajiban masyarakat melaksanakan suntik vaksin tertuang di dalam UU Nomor 36 Pasal 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tentu langkah pemerintah ini harus didukung bersama sebagai sebuah tindakan strategis memberantas penularan virus Covid-19 di tanah air yang akhir akhir ini kembali menunjukkan grafik peningkatan. Keseriusan pemerintah dalam menangulangi penyebaran virus juga dibuktikan dengan melakukan vaksinasi secara besar besaran dengan menggelar pelaksanaan vaksinasi dengan melibatkan jutaan penerima dan dosis yang telah disuntikkan. Saya sendiri telah divaksin sebanyak dua kali sebagaimana dosis yang ditetapkan.

Namun demikian, target vaksinasi ini juga bukan tidak boleh dikritisi. Saat ini, di beberapa daerah, pelaksanaan vaksinasi masih belum seluruhnya mencapai target sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. Terdapat masih banyak warga masyarakat yang belum menerima dosis vaksin yang disebabkan oleh keterlambatan distribusi dan lemahnya sosialisasi kepada masyarakat. Karena itu, saya meminta pemerintah pusat menjalin komunikasi yang jauh lebih intens dan mengkoordinasikan pelaksanaan vaksinasi ini kepada pihak terkait di jajaran pemerintah daerah. Daerah harus diberi target kuantitas dan kualitas pelaksanaan vaksinasi yang sejalan dengan target dan capaian yang dihendaki oleh pemerintah pusat. Sebab tanpa target dimaksud, bisa saja program strategis ini akan berakhir dengan kekecewaan bagi kita semua.

Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Bio Farma, Kimia Farma Dan Indo Farma di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI pada Senin (29 Maret 2021) silam, saya menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah yang telah merancang peta jalan "Road Map" pemberian vaksin Covid-19, tahap vaksinasi itu telah memasuki tahap ketiga dengan target penerima adalah masyarakat pelaku ekonomi lainnya, pekerja sektor publik dan masyarakat lanjut usia. Saya menilai program vaksinasi tahap pertama bagi dan kedua sudah berjalan baik meski masih banyak yang harus dibenahi dan disempurnakan. Namun apresiasi tentu saja harus disampaikan karena secara umum sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dalam RDP tersebut, saya menekankan kepada dalam hal ini leading sectornya seperti perusahaan farmasi bio farma dan instansi terkait untuk fokus pada pengendalian mutu serta efikasi vaksin yang dipakai seperti Sinovac, vaksin Nusantara dan vaksin Gotong Royong.

Menjaga mutu dan efikasi vaksin ini penting dilakukan agar dalam pelaksanaan dan pencapaian target vaksinasi kepada masyarakat, pemerintah tidak sekedar kejar tayang kuantitas namun tetap memperhatikan kualitas vaksin yang diberikan. Sebab jika hanya mengejar kuantitas vaksin, maka dikhawatirkan tujuan baik pemberantasan Covid19 menjadi terabaikan karena pemerintah dan BUMN yang menjadi leading sector lebih mengejar target bisnis daripada pelayanan kesehatan.

Dari awal sudah disepakati bahwa tujuan program vaksinasi nasional adalah mengurangi angka penularan dan kematian warga karena pandemi Covid-19 dengan cara melindungi kelompok masyarakat yang punya risiko infeksi atau terdampak Covid-19 yang tinggi.

Karena itu, rasanya sudah pada tempat dan waktunya saya kemudian mempertanyakan progres program tersebut apakah pemerintah dan BUMN Farmasi sudah membangun sistem pendataan, distribusi, pelaksanaan dan edukasi vaksinasi yang benar. Tentunya, sistim ini bersifat terbuka dan dapat diakses publik, sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan vaksinasi dengan baik dan benar serta transparan.

Sejauh ini, tanpa mengurangi apresiasi saya kepada pihak terkait, saya melihat pemerintah belum maksimal memberikan kejelasan terkait status penerima dan efikasi vaksin. Seharusnya arah kebijakan Pemerintah terkait rencana vaksin harus jelas dulu. Karenanya saya memberikan penegasan dan meminta pemerintah agar memastikan program vaksinasi bisa berjalan lancar dan tanpa hambatan karena rakyat Indonesia menaruh harapan besar agar program vaksinasi nasional berjalan dengan sukses, sehingga pandemi covid-19 dapat segera berakhir.

Saya berharap pasca RDP yang digelar Senin awal pekan ini di DPR dengan BUMN Biofarma dan Kementrian terkait, tata kelola vaksin ini dapat diperbaiki dan disempurnakan. Sehingga kedepan, tidak ada lagi sedikitpun konflik interest dengan berbagai pihak. Kita tentu sangat ingin semakin kecil penyelewengan proses pengelolaan vaksin ini, akan semakin besar harapan pandemi covid-19 ini teratasi di negara Indonesia menuju Indonesia sehat dan bebas virus dimasa mendatang.