Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin 22 Juli 2024. Demo yang semula damai berakhir ricuh hingga malam hari.
Demo BEM-SI serentak bertajuk "Adili 10 Tahun Dosa Kepemimpinan Jokowi", itu terjadi bentrokan yang melibatkan para demonstran dengan aparat keamanan. Massa dilaporkan membakar spanduk dan polisi menembakkan water cannon atau meriam air.
Aksi demonstrasi yang berujung ricuh ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum Prof Dr Henry Indraguna, yang juga politisi Golkar. Ia menilai aksi BEM SI tersebut lebih mencerminkan pemaksaan kehendak. Aksi itu juga telah mengganggu ketertiban umum.
Menurutnya, model aksi demontrasi kekerasan sebaiknya tidak boleh lagi dipertunjukkan ke hadapan publik. Terlebih, ia menilai Presiden Joko Widodo yang menjadi sosok fokus aksi demonstrasi sudah sangat demokratis.
"Aksi demontrasi yang mempertunjukkan kekerasan bukan solusi terbaik untuk memecahkan persoalan bangsa dan tantangan ke depan yang lebih rumit, bahkan kompleks," ujar Prof Henry di Jakarta, Sabtu 27 Juli 2024.
Karena itu, ia mengingatkan model aksi kekerasan seperti yang ditunjukkan BEM SI sama sekali tidak menarik. Masyarakat justru tidak simpati dan empati. Malah cenderung tidak diatensi dan dicemooh publik.
Masyarakat menilai demonstrasi yang menunjukkan kekerasan tidak mencerminkan karakter kaum intelektual yang semestinya. Masyarakat memandang, mahasiswa sebagai kaum intelektual seharusnya memiliki ide, gagasan, pemikiran, dan tawaran solusi bagi perbaikan keadaan bangsa.
"Kericuhan yang dibuat BEM SI semakin membuat masyarakat apatis terhadap aksi mereka. Bahkan, masyarakat yang terkena dampak residu dari aksi tersebut malah balik mencemooh," ungkap Prof Henry.
Pengacara kondang ini juga mengingatkan para mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI tidak terjebak pada permainan elit politik. Terlebih ketika mengkritik kinerja Presiden Jokowi tanpa didasarkan pertimbangan objektivitas, melainkan lebih ke arah dekonstruktif.
"Menilai kinerja Presiden Jokowi itu jangan sepotong-sepotong harus satu kesatuan komprehensif. Dengan begitu, akan melahirkan penilaian kritis, objektif, konstruktif, dan solutif," tegasnya.