Nada sumbang yang mengisahkan kegagalan pemerintah kembali bergema dari mulut-mulut mahasiswa. Setelah berdiam sekian lama, para cowboy kota itu kembali turun ke jalan, menyuarakan kesengsaraan rakyat. Penguasa memang semestinya selalu diingatkan, agar tak terus-menerus lupa akan janji manis mereka.
Bertepatan dengan peringatan 90 tahun lahirnya Sumpah Pemuda, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) melakukan deklarasi tuntutan terkait empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Aliansi yang beranggotakan BEM dari 200 universitas tersebut menilai presiden dan wakilnya gagal dalam merealisasikan janji kampanye mereka. Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK juga gagal menciptakan keberpihakan kepada rakyat, dan menciptakan kedaulatan bangsa.
Setidaknya ada 11 tuntutan yang mereka suarakan. Di antaranya, mendesak agar anggaran pendidikan di seluruh Indonesia dinaikkan menjadi 20 persen, sesuai amanat UUD 1945. Seiring itu, kesejahteraan guru hendaknya mesti ditingkatkan pula.
Kemudian, meminta campur tangan negara dalam hal ini Menristekdikti dan rektor dalam upaya mengebiri demokrasi kampus, dihentikan. Menjamin kesehatan nasional yang berkelanjutan, terjangkau, bermutu dan berkeadilan sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 1992.
Lalu, bisa mewujudkan kesejahteraan nelayan dengan menerapkan program poros maritim. Memberantas mafia pertanian, wujudkan swasembada padi, jagung dan kedelai (pajale). Serta, tegas dalam implementasi revolusi mental dalam membuat payung hukum perilaku LGBT dan membuat regulasi.
Selanjutnya, pemerintah harus melaksanakan agenda pemberantasan korupsi dan mafia hukum demi terciptakan keadilan, kepastiaan, dan kemanfaatan. Dan, wujudkan pembangunan infrastruktur yang berpihak pada rakyat kecil.
Mereka juga menuntut pemerintah untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang sesuai dengan kerakyatan. Menghentikan ekspansi dan perusakan lingkungan yang merugikan rakyat. Dan, terakhir, mewujudkan kedaulatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dengan melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Semua desakan ini lahir karena imbas ketidakpercayaan mahasiswa kepada pemerintah. Sudah empat tahun berkuasa, namun rezim Jokowi belum menunjukkan prestasi membanggakan dalam menyejahterakan rakyatnya. Penagakan hukum masih tebang pilih dan bidang ekonomi amburadul. Daya beli masyarakat melorot, sementara lapangan kerja masih juga sulit didapat.
Memang selama ini ketidakpuasan akan kinerja rezim bisa diredam. Itu terlihat dari gerakan 2019 ganti presiden yang marak digelar kalangan oposisi. Mereka sudah tak percaya lagi kepada kepemimpinan Jokowi, tapi masih berharap mengganti presiden seusai konstitusi di pilpres nanti.
Namun, tidak ada pula yang bisa menjamin kesabaran seperti itu akan terus bertahan. Jika janji terus dilanggar, dan tak kunjung ada perbaikan, bukan tidak mungkin, mereka akan menyuarakan agar Jokowi turun dengan segera.