Baru pertama kali dalam sejarah, bahwa Presiden menginstruksikan program perhutanan sosial dan multiusaha kehutanan sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di negara ini. Yaitu melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.
Perhutanan sosial diyakini mampu meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan melalui akses pemanfaatan kawasan hutan negara.
Sedangkan Multi Usaha Kehutanan adalah penerapan beberapa kegiatan usaha kehutanan berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan/atau usaha pemanfaatan jasa lingkungan untuk mengoptimalkan kawasan hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Tentunya belum lepas dari ingatan, beberapa waktu yang lalu Covid-19 telah menjadi ujian berharga bagi bangsa ini. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, diyakini telah membuat target pencapaian agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjadi sulit tercapai. Ruang mobilisasi barang dan orang yang terbatas membuat banyak sektor ekonomi yang mengalami kemunduran dan berimbas pada kehidupan sosial masyarakat, seperti kemiskinan, kelaparan dan pengangguran.
Saat Pandemi yang lalu, Presiden RI telah menyampaikan empat pandangan terkait SDGs di Forum Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi Sosial PBB pada Juli 2021. Pidato Presiden tersebut sampai saat ini masih bisa kita akses melalui UN Web TV.
Pertama, kita harus membuat dunia untuk segera pulih dari Pandemi. Vaksin adalah harapan untuk mempercepat dunia keluar dari krisis ini. Kedua, perlu peningkatan perhatian dan bantuan kepada kelompok rentan akibat melambatnya kegiatan perekonomian.
Ketiga, kedepan kita harus mendorong investasi dalam pemulihan yang berketahanan, berkeadilan dan hijau. Pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif dan mendukung pengentasan kemiskinan harus menjadi landasan. Keempat, kemitraan global harus diperkuat. Prinsip "no one left bebind" harus diwujudkan dalam bentuk nyata.
Saat ini di tengah tahun 2023, Pandemi Covid-19 telah dianggap usai. Kondisi dunia telah membaik dan penggunaan masker sudah tidak diwajibkan lagi.
Namun demikian perlu pembelajaran dari adanya Covid-19, sektor ekonomi apakah yang mampu bertahan dan bisa menjadi andalan disaat terjadi krisis?