Menjadi topik terbaru Indonesia dimana dalam pemerintahan Jokowi kali ini menggaet Prabowo sebagai presiden yang pada awalnya berposisi sebagai oposisi. Kritikan mengalir dimana-mana untuk demokrasi dalam kabinet Jokowi jilid II termasuk media asing, dimana mereka menilai bahwa karakter pemerintahan Jokowi selanjutnya yang anti kritik. Selain itu, politik tanpa oposisi "katanya" akan merusak nilai demokrasi karena hilangnya posisi dari partai oposisi sebagai pengawas pemerintahan.
Dalam perpolitikan dunia, menjadikan lawan politik sebagai bagian pro-pemerintahan bukan hal yang baru. Contohnya saja, Amerika Serikta yang dikenal sebagai negara demokrasi. Presiden Amerika Serikat Barack Obama menjadikan lawan politiknya Hillary Clinton sebagai Menteri Luar Negeri AS dan Joe Biden sebagai Wakil Presiden AS.
Abraham Lincoln juga menunjuk semua pesaingnya dalam bursa capres AS sebagai anggota kabinet. Langkah ini diambil karena saat itu AS dalam keadaan genting dan memerlukan orang kuat dalam kabinetnya yang kebanyakan adalah oposisinya. Selain itu dengan memasukkan oposisi dalam jajaran kabinetnya bisa mempermudah Lincoln dalam mendapatkan opini jujur mereka.
Begitu pula dalam pemerintahan Jokowi kali ini, beberapa pengamat politik berdalil taktik perekrutan oposisi menjadi pro-pemerintah bukan sekedar ingin cari aman. Melihat pengalaman Prabowo di bidang pertahanan dinilai mampu membawa konflik Papua yang semakin tahun tidak pernah dingin. Selain itu, pemerintahan Jokowi perlu banyak dukungan dalam program kerja jangka panjang presiden seperti pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan.
Di peradaban Islam juga, banyak mengambil pihak musuh politik ke dalam pemerintahan. Ini sebagai wujud perangkulan untuk menghindari konflik lebih lanjut. Bahkan beberapa khalifah di dinasti Islam tidak memiliki oposisi,seperti masa Yazid khalifah kedua Dinasti Umayyah dan Harun ar-Rasyid dimasa Dinasti Abbasiyah.
Sebenarnya ada tidaknya oposisi dalam pemerintahn demokrasi tidak menjamin pasti akan terjalannya peran oposisi sebagai pengawas pemerintah. Bisa saja oposisi ini menjadi beban pemerintah dengan sifatnya yang terlalu agresif sehingga memunculkan konflik-konflik baru lainnya.
