[caption caption="Sumber: viva.co.id"][/caption]Bolak-balik saya mereview pernyataan-pernyataan semua narasumber yang hadir pada acara ILC 12/4/2016 dengan tema “Ahok: Dipusaran Kasus Sumber Waras”, termasuk saat Efnaldi dikontak via telepon, dan memberikan informasi.
Bahkan sekelas Fadli Zon mengatakan bahwa tanah RS Sumber Waras dalam 2 tahun lagi sudah bakal bisa diambil negara? Dia berpikir bahwa HGB setelah habis masa berlaku, maka otomatis punya negara.
Kemudian saya seksamai Konferensi Pers di Kantor BPK, detik.com, kamis 14/4/2016, dimana Bp Yudi menjelaskan : "Pemeriksaan ini diawali dengan adanya transaksi tidak lazim pada akhir tahun, 31 Desember 2014, jam 7 malam. Dimana ada pengeluaran transfer uang berjumlah Rp 755, 69 miliar dengan jenis belanja UP (Uang Persediaan),". Yudi menyebutkan, asumsi mencurigakan dalam transaksi dimaksud karena jumlah transfer uangnya cukup besar. Selain itu, kata dia, transaksi dilakukan pada saat akhir tahun malam.
"Dan juga, jenis belanjanya Uang Persediaan. Sebagai auditor, proses ini harus didalami karena memiliki tingkat materialitas yang cukup besar. Oleh karena itu, kemudian dilakukan penelusuran dokumen pendukungnya. Proses ini clear," paparnya.
Masih dilanjutkan lagi, ada acara Diskusi di Waroeng Daun, detik.com, 16/4/2016, "Dari uang persediaan, nggak bisa seharusnya. Kalau sebanyak itu. (Pembayaran dilakukan) 31 Desember 2014, jam 19.00 WIB. Kan bank sudah tutup, ada bukti cek tunai. Ada detiknya itu. Tidak mungkin bank (masih ada transaksi), kenapa seperti ini dipaksakan?" ungkap Harry. "Kenapa tidak dibayar sebelum tutup buku? Tutup buku tanggal 25 Desember. Kenapa dipaksaan? Belum ada di BPK sejarah seperti ini. Dan cek tunai sebanyak itu. Biasanya paling cuma Rp 25 juta," kata Harry.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana (Lulung) menyebut tidak biasa transaksi dengan UP mencapai nilai ratusan miliar. Dalam transaski tunai yang dibayarkan untuk pembelian lahan, Pemprov DKI mengeluarkan cek senilai Rp 755,89 miliar. "Kalau UP nggak sampai banyak segitu, paling Rp 65 M, nggak sampai ratusan gitu. Kalau SILPA (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran) bisa banyak. Tahun 2015 dana yang terserap hanya 39 persen, artinya yang tidak terserap 61 persen. Berapa triliun itu dananya? Kalau SILPA banyak. Kalau UP tidak sebanyak itu," tutur Lulung dalam kesempatan yang sama.
Sehingga, jika disimpulkan dari pernyataan-pernyataan diatas, terdapat masalah di tatacara pembayaran, yang terindikasi korupsi:
1. Dipertanyakan transaksi yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2014, pada pukul 19.00 wib. Kenapa tidak dibayar sebelum tutup buku, yaitu sebelum tanggal 25 Desember?
2. Kenapa dibayar dengan menggunakan rekening UP (Uang Persediaan), kenapa bukan rekening SILPA (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran), ini diluar kebiasaan?
3. Fadli Zon, mengenai pernyataannya, bahwa HGB itu dalam 2 tahun kedepan sudah bisa diambil negara.
Data lainnya saya kebelakangkan, karena menurut saya ke tiga poin diatas inilah yang akan digunakan untuk memaksa Ahok menggunakan rompi orange.