Ada hal yang menarik tersampaikan politisi PDI Perjuangan (PDIP), Ono Surono, kepada anggota KPU Jawa Barat (Jabar), Nina Yuningsih. saat sesi dialog yang dihadiri pengurus partai politik tingkat Jabar, ormas kepemudaan, budayawan serta sesepuh adat bertajuk adat budaya dan pelaksanaan Pemilu kondusif di Jabar tahun 2024, di Bandung beberapa waktu lalu.
Saat itu, Ono mengharapkan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan dengan biaya murah. Ungkapan Ono itu mengalir namun tidak memperoleh respon jawaban Nina kecuali senyum saja yang ditampilkan dirinya saat itu.
Diskusi yang menggantung, akhirnya mendorong saya berinisiatif kembali membuka catatan-catatan terkait penyelenggaraan pemilu.
Sejumlah sumber menunjukan, bahwa ada angka yang sangat fantastis dari angka-angka yang diusulkan oleh KPU kepada Negara hingga penetapan akhir oleh Presiden dan disampaikan secara resmi oleh menteri keuangan mengenai besaran dana pemilu.
Disebutkan dalam beberapa fakta, menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, sedikitnya dana Rp 14 triliun sudah disiapkan pemerintah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rp 5,5 triliun untuk Bawaslu pada tahun 2023. Anggaran diturunkan sebagai penunjang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Angka-angka itu bukan sebagai angka final yang diusulkan KPU, karena berdasarkan keterangan Menkeu, KPU masih berusaha meloby pemerintah untuk mengeluarkan dana tambahan penyelenggaraan pemilu 2024.
Apabila mengaitkan dengan hal ini, mungkin saja pendapat Ono itu menjadi wajar, dirinya resah dengan dana pemilu yang sangat besar harus dikeluarkan pemerintah sementara keadaan keuangan Indonesia saat ini sedang dalam keadaan kurang optimal.
Dana politik yang tinggi dan ancaman resesi, menyebabkan pemerintah memutar banyak cara Indonesia terbebas dari berbagai macam jeratan masalah itu.
Kita ketahui bahwa dampak resesi ekonomi global kepada pemerintah akan secara signifikan menggagu kelancaran proses-proses pembangunan. Sebut saja jika kondisi finansial yang memburuk menekan tingkat pengangguran karena banyak sektor usaha yang tutup.
Pemerintah sendiri terus dituntut melakukan upaya menyejahterakan masyarakatnya dengan cara sedapat mungkin membuka peluang kerja.