Lihat ke Halaman Asli

Lintasan ’66 Bikin Pokja Kedaulatan Pangan

Diperbarui: 18 Juni 2015   05:23

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Bisnis. Sumber ilustrasi: PEXELS/Nappy

Lintasan ’66 Bikin Pokja Kedaulatan Pangan

Jakarta, 24 Juli 2014.

Lembaga Informasi dan Komunikasi Pembangunan Solidaritas Angkatan Enam-Enam (Lintasan ’66) dalam acara Buka Puasa Bersama dan Syukuran Pilpres 2014 Berlangsung Aman dan Damai dengan antusias warga negara yang berhak memilih dan di jamin konstitusi negara saat mencoblos memberikan partisipasi politiknya yang begitu tinggi pada 9 Juli 2014 lalu, melebihi dari pilpres-pilpres sepanjang era reformasi, patut disambut gembira dengan adanya proses demokrasi rakyat yang makin matang.

Acara diadakan di Sofyan Hotel Betawi di Jl. Cut Mutiah No. 9 Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, dengan menggelar dialog silaturahmi usai melaksanakan buka puasa bersama dan mengangkat tema : “Pangan Untuk Kekuatan Kemandirian Ekonomi Negara dan Kemakmuran Rakyat” yang berpegang pada konstitusi negara, yakni Pasal 33 UUD 1945. Dimaksud untuk jadi kontribusi Lintasan ’66 kepada presiden terpilih.

Narasumber tunggal CEO PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Fransiscus Welirang, memang menyambut baik misi kedua calon presiden (capres) dalam hal kedaulatan pangan. “Siapapun yang memimpin adalah putra bangsa terbaik, karena sudah merupakan pilihan rakyat secara langsung”, kata Franky dalam pengantarnya. Hanya saja tentu tata caranya berbeda.

Bagaimana pangan untuk kesejahteraan rakyat dari harapan ditengah-tengah kebebasan berekspressi yang menjadi asset bangsa Indonesia, nampaknya belum menyentuh pada kepastian hukum. “Kita bicara hentikan impor komoditi pangan, tapi perangkat hukum yang melarang dengan sangsinya belum ada” ujar Franky seraya pada koteks keterkaitannya pangan dengan menghargai kearifan lokal atau budaya lokal pun belum ada yang menyentuhnya.

Ketahanan pangan sendiri menurut Franky bukan hanya sekedar memenuhi ketahanan pangan kita tapi kita tidak bisa memiliki. Ada komitmen Bukittinggi, tapi angkanya belum jelas. “Kepastian angka ini sampai saat ini oleh pemerintah Presiden SBY belum ada, padahal sebagai rujukan terhadap berapa komoditi pangan yang kita butuhkan secara pastinya. Selama ini belum jelas”, tandasnya.

Dalam membagi pangan untuk memenuhi hajat hidup hanya ada karbonhidrat dan protein. Dari data scientific, air laut kita temperaturnya menurun, sudah garis merah. “Bicara protein, laut sudah over fishing, sehingga costnya menjadi mahal. Dari cost yang mahal itu, nelayan menjadi sulit meningkatkan taraf hidupnya. Padahal ikan tangkap itu mengandung protein yang baik untuk pangan, selain unggas dan hewan ternak. Maka pilihan komoditas pangan menjadi diperlukan, seperti singkong atau kentang” tutur Franky.

Dari dialog silaturahmi itu, yang dituju ingin memberikan kontribusi bagi pemerintahan mendatang. Ketua Umum Lintasan ’66, Teddy Syamsuri, mengajak hadirin yang terbatas seperti Prof. DR. Imron Rosidhi, DR Panji RH, Caherulhadi M Aniek MBA, RM Mustadjab, dan Stevie Wawolangi untuk membentuk Kelompok Kerja. “Karena Pokja Kedaulatan Pangan disepakati secara bulat dan Bung Franky setuju menjadi ketua, dengan Bung Chaerulhadi sebagai sekretarisnya. Maka sehabis lebaran sambil berhalal bi halal, kita bentuk Pokja dimaksud” katanya melalui rilis yang disampaikan kepada pers (24/7/2014).




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline