Pensiunan Tetap Pertahankan Karen Dirut Pertamina
Jakarta, 12 September 2014.
spkppertamina@yahoo.com - Maraknya kasus korupsi di sektor minyak dan gas (migas) membuat pemerintahan mendatang harus memiliki menteri yang tak hanya menguasai bidangnya, tapi tahan dari godaan. Muncul wacana untuk melelang posisi menteri dan pimpinan khusus di bidang tersebut. Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Herdi Sahrasad pada 9 September lalu mengatakan, sedikitnya ada 3 posisi penting pada bidang migas yang perlu dilelang Jokowi-JK. Ketiga posisi itu adalah Menteri ESDM, Dirut Pertamina, dan Kepala SKK Migas.
Sebab menurut Herdi, ketiga posisi penting tersebut bakal bersentuhan langsung dengan kebijakan dan sumber daya migas di Indonesia, sehingga perlu dilelang agar transparan dan akuntabel. Untuk melaksanakan lelang itu, ujar Herdi, Jokowi-JK bisa membuat tim baru diluar Tim Transisi. Tim itu paling tidak berisi pihak-pihak yang sangat mengerti permasalahan sektor migas. Sebab, ketiga posisi itu sangat strategis.
Meski embrionya sama dengan konsep lelang yang dilakukan Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Herdi menyarankan perlu ada modifikasi dalam sistem lelang ketiga posisi itu. Jokowi-JK dapat melibatkan partisipasi publik dan media massa untuk ikut menilai dan mengawasi rekam jejak para calon karena lebih menguntungkan meskipun caranya tidak 'setelanjang' lelang jabatan yang dilakukan Jokowi untuk pejabat tinggi di Pemda DKI Jakarta.
Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Binsar Effendi Hutabarat dalam keterangannya kepada pers (12/9/2014) mengaku sepakat atas wacana tersebut, “Sebab hanya di sektor pembangunan migas saja yang oleh Pemerintah selama ini mengangkat pejabat untuk Menteri ESDM, Dirut Pertamina, dan Kepala SKK Migas sangat eksklusif, tidak transparan, dan tabu di publish ke ruang publik”, ungkap Binsar Effendi yang Wakil Ketua Umum FKB KAPPI Angkatan 1966 seraya menyatakan ketidakpahamannya terhadap kebijakan Pemerintah tersebut.
Binsar Effendi menuturkan suatu pengalaman saat organisasinya melakukan demo kepada Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro karena melengserkan Dirut Pertamina Baihaki Hakim yang digantikan Arifi Nawawi pada 17 September 2003 tanpa melalui proses fit and proper test yang dilakukan Pemerintah secara transparan di hadapan publik. “Jadi, bagaimana mungkin menghasilkan pilihan yang baik. Bahkan kesannya pergantian direksi itu di duga sarat muatan politis. Pasalnya nama Arifi Nawawi tidak masuk dalam fit and proper test sebelumnya” ungkapnya.
Waktu itu eSPeKaPe merasakan perbaikan citra Pertamina yang dihasilkan Baihaki Hakim, seperti nampak dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih transparan dan ramah. Kesan Pertamina sebagai tempat KKN perlahan-lahan dikikis, diawali dengan kebijakan yang sangat diingat masyarakat, yaitu pejabat Pertamina tak boleh menerima bingkisan Lebaran, Natal dan Tahun Baru. “Jenjang karir dalam Pertamina juga diperbaiki oleh Baihaki Hakim, yang sebelumnya kental dengan senioritas dan tidak memungkinkan generasi muda untuk memiliki jabatan, diubah menjadi kesempatan karir terbuka bagi siapa saja yang berprestasi” kata Binsar Effendi tandas.
Kesan pengunduran diri Dirut Pertamina Karen Agustiawan disikapi Binsar Effendi yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM), di duga juga sarat unsur muatan politis. “Alasan Karen akan fokus ke urusan pribadi karena akan menjadi staf pengajar di Harvard JF Kenedy School Amerika Serikat, terasa janggal dan agak aneh ditengah kebijakan Pemerintah sebagai pemegang saham dominan di Pertamina kerap tidak sejalan dengan kebijakan direksi perusahaan BUMN terbesar di Indonesia ini” tuturnya.
Binsar Effendi mengaku memuji kinerja Karen sebagai Dirut Pertamina yang sangat berprestasi dengan kemampuan meraup laba bersih tahun 2013 senilai US$ 3,07 miliar atau setara dengan Rp. 32,05 triliun, naik sekitar 11% dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 senilai US$ 2,77 miliar yang setara Rp. 25,94 triliun. “Pertamina juga tembus di peringkat ke-122 dalam Global Fortune 500, yang dirilis 8 Juli 2013. Ini fakta yang tidak bisa dibantah, dan tak semudah itu mencari pengganti Karen” imbuhnya.
Itulah sebabnya, Kamis, 11 September kemarin, eSPeKaPe melayangkan surat resmi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, yang tembusannya ditujukan kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan dan juga Dirut Pertamina Karen. Perihal minderheidsnota atau nota keberatan atas pengunduran Karen dari jabatan Dirut Pertamina. “Pasalnya mundurnya Karen, tidak pernah terjadi pada Dirut sebelumnya yang minta mundur di tengah jalan. Jika kemudian hal ini terjadi, maka Presiden SBY ternyata mewariskan preseden buruk. Pertamina itu bukan BUMN kacang goreng, yang semau-maunya dipermainkan. Pertamina didirikan, dibangun, dibesarkan dan maju itu dengan penuh resiko dan hasil kerja keras yang berkeringat”, ungkapnya.
“Jadi, jika minderheidsnota eSPeKaPe tidak diperhatikan oleh Presiden SBY, sebaiknya untuk jabatan Dirut Pertamina di pemerintahan Jokowi-JK, enggak perlu lagi dilakukan dengan lelang. Angkat saja Karen Agustiawan kembali sebagai Dirut Pertamina sampai selesai masa jabatan sebelumnya hingga tahun 2018”, pungkas Binsar Effendi seraya geram pada dugaan adanya tekanan malah intervensi dari Pemerintah, sehingga Karen tak tahan dan meminta mundur.
Didedikasi oleh Relawan GANTI Pantura.