Sistem pemerintahan yang berorientasi pada demokrasi menuntut negara untuk lebih mengembangkan lembaga struktural dalam memenuhi mandat demokrasi yang bersifat partisipatif dan representatif. Lembaga representatif masyarakat dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dihadapkan kepada kompleksitas kepentingan.
Dalam memainkan peranannya sebagai lembaga representatif, DPR mempunyai instrumen utama yang menyokong dalam proses kaderisasi atau rekrutmen sebagai proses regenerasi politisi.
Menurut Miriam Budiarjo (2007) dalam buku dasar-dasar ilmu politik, partai politik memiliki empat fungsi dalam negara demokratis yaitu, partai politik sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik, dan pengatur konflik. Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik berperan sebagai komunikator politik dalam mengakomodir aspirasi masyarakat. Sebagai sarana sosialisasi, partai politik berperan dalam menyampaikan budaya politik.
Selain itu, fungsi sosialisasi partai politik sebagai upaya menciptakan citra dengan dasar memperjuangkan kepentingan umum. Sebagai sarana rekruitmen politik, partai politik berperan dalam menciptakan kaderisasi partai dengan tujuan utamanya untuk mengarahkan kepada kontestasi pemilihan umum. sebagai sarana pengatur konflik, partai politik berperan sebagai negosiator dalam meluruskan konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Keberagaman Partai politik yang berfungsi sebagai fasilitator masyarakat akan semakin menunjukkan identitas sebuah negara sebagai negara demokratis.
Pada awal kemerdekaan dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang berdasarkan pada sistem pemerintahan parlementer mendorong perizinan pendirian partai politik.
Perizinan partai politik mendapat respon baik dari berbagai kalangan, terkhususnya kalangan umat islam. Kesempatan ini dimanfaatkan baik oleh para tokoh islam dalam mendirikan partai berbasis ideologi keislaman. Dengan adanya dukungan organisasi islam yang sudah berdiri sejak penjajahan Belanda, seperti NU dan Muhammadiyah. Partai Masyumi menjadi satu-satunya partai yang berasaskan pada islam yang lahir pada awal kemerdekaan (Siregar, 2013).
Masyumi pada masa pendudukan Jepang merupakan satu-satunya organisasi yang mendapat izin dari rezim jepang untuk mengadakan kegiatan sosial. Hal ini yang menyebabkan Masyumi muncul sebagai partai yang besar pada awal revolusi (Miriam Budiarjo, 2007).
Terbentuknya Masyumi memberikan harapan besar bagi kelompok islam untuk memanfaatkan momentum yang ada untuk menjadikan syariat islam sebagai rujukan hukum tertinggi Indonesia.
Oleh karena itu, ajaran dan hukum islam menjadi objek utama yang harus diimplementasikan dalam kehidupan perseorangan, bermasyarakat dan bernegara (Noor, 2016). Kegagalan kelompok islam dalam menjadikan islam sebagai dasar negara membuat kelompok islam kembali mempersiapkan Masyumi sebagai kendaraan politik baru untuk mewujudkan cita-cita mendirikan negara islam.
Partai Masyumi memiliki karakter populis yang terlihat pada visi pembangunan yang mencakup keprihatinan terhadap ketidakadilan sosial yang dipicu oleh hasrat untuk mempromosikan kepentingan kaum termarjinalkan yang diasosiasikan dengan umat islam (Argenti, 2020). Populisme dalam perspektif islam muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap elit negara yang dianggap tidak representatif dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan kehendak masyarakat islam.
Keutuhan Masyumi sebagai satu-satunya wadah aspirasi dan perjuangan umat islam Indonesia dalam perkembangannya kemudian ternyata tidak dapat dipertahankan (Argenti, 2020). Satu persatu pendukung mulai menarik dukungan terhadap Masyumi dan mulai mendirikan partai politik secara independen.