Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program sosial. Namun, dalam menghadapi perubahan ekonomi global dan tantangan dalam masyarakat, transformasi pajak menjadi penting untuk membangun keberlanjutan ekonomi dan memastikan manfaat yang adil bagi masyarakat. Artikel ini akan membahas mengapa transformasi pajak penting untuk masa depan yang stabil dan bagaimana hal tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
* Meningkatkan Penerimaan Pajak
Penerimaan pajak adalah semua penerimaan pemerintah termasuk penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak dari perdagangan internasional. Penerimaan pajak juga merupakan tulang punggung penerimaan negara. Di awal pandemi, penerimaan pajak mengalami tekanan akibat berkurangnya aktivitas ekonomi dan pemberlakuan insentif pajak untuk menjaga keberlangsungan usaha. Seiring dengan pulihnya perekonomian dan harga komoditas yang tinggi, penerimaan APBN termasuk pemungutan pajak mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Mengingat pemulihan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan akan semakin kuat, pemerintah optimistis penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak, akan terus meningkat. Alhasil, pemerintah dan DPR RI sepakat mematok target penerimaan pajak sebesar Rp2.021,2 triliun pada 2023, tertinggi sepanjang sejarah.
Kebijakan pemungutan pajak tahun 2023 bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan APBN guna mendukung upaya transformasi ekonomi dan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dengan memastikan pelaksanaan reformasi perpajakan yang efektif seperti: bagian dari proses penguatan konsolidasi fiskal. Memaksimalkan penerimaan akan membutuhkan reformasi pajak yang berfokus pada perbaikan sistem perpajakan agar lebih sehat dan adil. Hal itu dilakukan dengan menggali potensi, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan administrasi dan administrasi perpajakan melalui inovasi pelayanan.
Salah satu tujuan dari adanya transformasi pajak untuk masa depan membangun keberlanjutan ekonomi yang stabil adalah meningkatkan penerimaan pajak secara efektif. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah memiliki sumber daya yang lebih besar untuk membiayai berbagai program dan kebijakan yang penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Ini dapat mencakup investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan sektor-sektor strategis.
* Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
Infrastruktur berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak hanya terfokus pada satu sudut pandang, tetapi harus mempertimbangkan semua aspek, dari hulu hingga hilir, yang terkena dampak pembangunan infrastruktur. Untuk itu, infrastruktur yang dibangun harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat sekitar. Konsep ini juga terkait dengan sistem infrastruktur yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur jalan, jembatan, telekomunikasi, pembangkit listrik, dan lain-lain, sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Dengan konsep pembangunan berkelanjutan, tidak ada infrastruktur yang dibangun yang mengabaikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
Salah satu aspek penting dari transformasi pajak adalah memastikan pendanaan yang cukup untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Infrastruktur yang baik dan berkualitas adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui transformasi pajak, pemerintah dapat memperkuat pendapatan negara dan mengalokasikannya secara efektif untuk membangun jalan, jembatan, bandara, dan layanan publik lainnya yang diperlukan untuk memajukan perekonomian.
Di Indonesia, transformasi pajak dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperbaiki infrastruktur yang saat ini masih terbatas. Melalui peningkatan pendapatan pajak, pemerintah dapat menginvestasikan lebih banyak dana dalam proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti pengembangan jaringan transportasi, pembangkit listrik, dan akses ke layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Dengan demikian, transformasi pajak akan memungkinkan masyarakat Indonesia untuk merasakan manfaat langsung dari peningkatan infrastruktur yang lebih baik.
* Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)