Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak keunggulan dan kelemahan. Indonesia memiliki karakeristik tersendiri dibanding dengan negara kontinen lainnya. Dalam hal ini, para ahli sepakat, salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah masalah konektivitas nasional yang penanganannya memerlukan pendekatan khusus.
Presiden Jokowi kemudian menggagas ide pembangunan Tol Laut yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan menurunkan disparitas harga logistik antara pusat dengan daerah di pulau-pulau terluar di Indonesia. Ini dipersepsikan sebagai upaya untuk membangun fondasi perekonomian berbasis kemaritiman nasional yang kuat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kembali kepada fitrah Indonesia sebagai negara maritim.
Konektivitas menjadi kunci
Dalam konteks geoekonomi, Indonesia sebagai archipelagic state harus mampu menempatkan dirinya di lingkungan strategis dengan memperkuat konektivitas lautnya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Luas permukaan wilayah kedaulatan nasional NKRI kini bahkan lebih banyak terdiri atas air (75 persen) ketimbang daratan. Sungguh mengherankan mengapa fakta dan aset tersebut hingga kini tidak diakui secara eksplisit oleh para pemangku kebijakan negeri untuk membentuk suatu strategi perekonomian nasional berbasis kemaritiman yang komprehensif bagi arsipelago Indonesia.
Kondisi konektivitas laut nasional berdasarkan Global Competitiveness Index tahun 2014 menunjukkan peringkat konektivitas Indonesia pada angka 77. Angka tersebut masih kalah dengan indeks konektivitas Malaysia dan Thailand. Selain itu, Sea Transport Connectivity Index menunjukkan Indonesia masih memiliki kesenjangan konektivitas logistik yang cukup tinggi di beberapa daerah. Kesenjangan sangat terlihat di kawasan Indonesia Timur.
Optimalisasi potensi aset
Dengan demikian, fokus pembangunan dan pengembangan konektivitas laut nasional menjadi syarat mutlak yang harus dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan beberapa hal berikut. Pertama, menciptakan sistem transportasi terintegrasi sebagai gabungan infrastruktur darat dan laut terpadu. Ini dipersepsikan sebagai konsep Strong Republic Nautical Highway (SRNH), seperti yang telah dilakukan oleh Filipina. SRNH terbukti mampu meningkatkan mobilitas penduduk, efektivitas transportasi, perdagangan, investasi, dan pariwisata.
Kedua, menyusun strategi pembangunan konektivitas laut yang inklusif. Selain dukungan dari aparat pemerintah, APBN, dan investasi BUMN, pemerintah juga memerlukan peran strategis dari swasta-korporasi untuk menggerakkan kehidupan laut dan membangun konektivitas antarwilayah yang kuat.
Ketiga, menerapkan konsep Indonesian Incorporated. Konsep ini dipersepsikan sebagai strategi kebijakan yang memiliki interdependensi antarkementerian yang kuat dalam memahami dan mengelola potensi aset nasional yang dimiliki. Walaupun kini kita memiliki Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya, kebijakan yang diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, misalnya, sering tidak dikoordinasikan dengan Kementerian ESDM. Dari sisi regulasi dan hukum tidak sedikit peraturan yang masih tumpang tindih. Ini akan mengganggu fokus kebijakan pemerintah yang berujung pada pengelolaan dan pemanfaatan aset nasional yang tidak optimal.
Uraian singkat di atas menunjukkan, pembangunan fondasi perekonomian selayaknya diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan potensi nasional yang dimiliki. Dalam hal ini, urgensi memperkokoh konektivitas laut menjadi kunci utama bagi Indonesia sebagai bangsa maritim dalam strategi geoekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan nasional.
MOCHAMMAD IQBAL TAWAKAL
Twitter: @sitawakal
Email: miqbaltawakaal@gmail.com