Perubahan nama dari gugus tugas menjadi satuan tugas, tim koordinasi, komite atau apapun lagi namanya hanya lah sebatas nama. Akan menjadi penting ketika perubahan nama-nama itu juga diikuti dengan perubahan fungsi dan yang paling penting (yang paling diharapkan masyarakat) adalah perubahan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Apapun namanya, kalau kemudian ada perubahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat dengan tangan terbuka akan sangat senang dan mendukung dengan sepenuh hati. Sebaliknya, sebagus apa pun namanya, tetapi tidak bisa memberikan dampak terhadap kesejahteraan hidup masyarakat, maka hal itu tentu tidak akan terlalu menjadi perhatian masyarakat.
Diumumkan di media secara langsung atau tidak (misalnya terkait Covid 19), rasanya tidak begitu terasa pengaruhnya lagi saat ini, arus informasi bisa mengalir deras bahkan saat kita sedang sendirian di rumah dan hanya ditemani oleh HP. melonjak tidak nya kasus (contoh nya Covid 19) juga bisa sangat mudah untuk diketahui dan begitu selanjutnya.
Di atas semua itu, yang menjadi perhatian penting masyarakat pada umumnya adalah : "Bagaimana caranya aku masih bisa makan besok..?, Bagaimana caranya membayar uang sekolah anak? bagaimana caranya membayar cicilan yang sudah terlanjur di ambil? dan pertanyaan-pertanyaan basic lainnya. Dalam situasi seperti ini, memilih prioritas yang tepat adalah kunci. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana jika harus memilih di antara 2 prioritas? Jawaban yang paling sederhana tentu saja adalah menjadikan keduanya prioritas. Apakah mungkin? tentu saja jawabnya mungkin. Lalu, bagaimana caranya..? Nah, ini pertanyaan menarik yang coba kita bahas.
1. Gunakan Kecerdasan Para Ahli di Bidang Ekonomi dan Kesehatan
Dalam beberapa kesempatan, kita sering melihat di media, terjadinya overlap antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Kebijakan yang satu bilang dilarang mudik dulu, kebijakan yang lain bilang, silakan dioperasikan armada bus nya, tetapi dengan kapasitas terbatas dan seterusnya, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Jika di level pembantu presiden saja (misalnya), masih sering terjadi overlap dalam peraturan dan seterusnya, lalu apakah kita terlalu berharap akan terjadi keteraturan di level yang lebih rendah..? Tetap lah optimis !.
Lalu apa yang bisa dilakukan? Kumpulkan para ahli-ahli itu, dudukkan, dengarkan masukan dan saran mereka bagaimana caranya membuat dua prioritas ini bisa berjalan bersama. Praktikkan salah satu atau dua ide terbaik ! kita tidak pernah tahu mana ide terbaik sebelum mencobanya ! dan yang paling penting, akui lah kalau ini adalah ide si anu dan negara kita berhasil mengatasi ini, agar si anu itu juga merasa dihargai dan atas kontribusinya terhadap negara. Kita tidak kekurangan orang pintar ! jadi kolaborasi lah bersama mereka orang-orang hebat ini !
2. Implementasikan Hasil dari Gagasan Mereka
Setelah ide di rangkum, maka perlu ditajamkan dan difinalisasi termasuk siapa yang akan terlibat, koordinator dan seterusnya. Eksekusi untuk suatu kepentingan rakyat banyak, tentu perlu mekanisme yang jelas karena rawan akan manipulasi. Tetapi intinya jalan kan saja apa yang sudah menjadi kesepakatan atau kesimpulan di poin 1, agar hasil dari rapat atau sesi brainstorming di poin satu tidak menguap begitu saja.
3. Monitoring secara Ketat
Pilih koordinator yang bertanggung jawab terhadap implementasi gagasan yang ada, dan langsung di monitor secara harian sudah sampai mana progress nya, bila perlu tiap jam dimonitor progress nya. kalau memang kerja cepat, seharusnya tidak ada waktu lagi untuk konfrensi pers berlama-lama dan seterusnya itu, ingat ! 10 menit melakukan konfrensi pers itu, bisa jadi 10 orang rakyat sudah meninggal dunia karena kelaparan dan 10 orang meninggal dunia karena tidak punya biaya rumah sakit. cukup fokus pada monitoring melalui berbagai cara dan biarkan media mengabarkan apa yang mereka lihat.
4. Review Kembali Efektivitas Implementasinya