Pilpres 2019 nyaris menjadi antiklimaks demokrasi Indonesia. Mengapa? Karena lagi-lagi dua tokoh yang sebelumnya bertarung di Pilpres 2014, yaitu Jokowi dan Prabowo, akan kembali mengadu taji di Pilpres tahun depan. Demokrasi gagal membuka peluang munculnya sosok baru dengan Presidential Treshold (PT) 20%, ditambah pragmatisme partai politik dan juga 'jurus kuncian politik' yang praktis menutup langkah parpol untuk bergerak sendiri mengusung sosok diluar patron Jokowi ataupun Prabowo.
Ternyata, Pilpres 2019 masih menyisakan harapan. Bukan dari sosok capresnya, melainkan dari sosok cawapresnya. Jadi mungkin lebih mengena bila Pilpres 2019 ini diberi tajuk "Pilpres rasa Pilwapres'. Karena, yang dilihat tidak lagi sosok capresnya, karena semua orang sudah mengetahui dan mengerti. Masyarakat ditengarai akan lebih memilih sosok cawapresnya.
Penetapan nama Ma'ruf Amin sebagai sosok pendamping Jokowi langsung diumumkan sendiri oleh pasangan Capresnya pada Kamis sore (9/8/2018) jelang Maghrib. Menyusul kemudian, Prabowo menetapkan Sandiaga Uno sebagai Cawapresnya pada hari yang sama menjelang tengah malam. Kemunculan kedua nama tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah kejutan, karena sebelumnya tidak terbaca jelas di daftar survei.
Nama Mahfud Md praktis lebih kencang terdengar dibanding Ma'ruf Amin sebelum penetapan. Sementara, nama AHY juga muncul sebagai sosok terkuat pendamping Prabowo menjelang batas akhir pendaftaran pasangan calon di KPU.
Baik Ma'ruf Amin maupun Sandiaga Uno setidaknya memberikan harapan akan ada sesuatu penawaran baru bagi masyarakat. Ma'ruf Amin maju sebagai pendampingi Jokowi, dan Sandiaga Uno maju bersama Prabowo Subianto. Kedua Pasangan Calon ini akan bertarung dalam ajang kontestasi Pilpres 2019. Berikut ini sekelumit kelebihan Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno.
Ma'ruf Amin, Politisi kawakan di politik dan pemerintahan
Mungkin banyak yang belum tahu, namun Pemilu 1971 adalah awal perjuangan politik bagi Ma'ruf Amin. Di tahun tersebut, beliau berhasil masuk ke dalam kancah perpolitikan di Jakarta dengan menjadi legislator DPRD DKI Jakarta di kala usianya masih 28 tahun lewat Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ma'ruf Amin pun tergolong memiliki kiprah cemerlang. Terbukti dirinya mampu menduduki beberapa posisi strategis. Jabatan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan juga Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta mampu diembannya selama menjadi Legislator.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin.(KOMPAS/ALIF ICHWAN)
Perjalanannya dari Partai berlambang Kabah ini berlanjut ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di partai ini, karir politiknya pun tetap cemerlang, dengan menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi VI DPR. Dia juga sempat duduk sebagai Anggota MPR.Ma'ruf Amin juga mendedikasikan dirinya untuk berdakwah dan mengembangkan umat dengan berkiprah di Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan duduk sebagai Ketua Komisi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional. Ketokohannya sebagai ulama dan juga politisi mengantarnya masuk dalam jajaran Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) dari unsur ulama mulai tahun 2007 hingga 2014, masa berakhirnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Tokoh ulama pakar ekonomi syariah
Selain menduduki jabatan Rais Aam Nahdlatul Ulama dan dipandang sebagai kyai, ulama senior yang sarat pengaruh, dirinya juga merupakan pakar ekonomi syariah. Hal ini pun menjadi pertimbangan Jokowi dan diutarakannya pada saat pendaftaran pasangan calon ke KPU (10/8/2018). "Pada saat beliau dikukuhkan sebagai profesor, pidato pengukuhannya adalah berkaitan dengan arus ekonomi baru Indonesia.