Lihat ke Halaman Asli

Muhamad Taufik Poli

Mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia Manado

Malapetaka Oligarki Terhadap Demokrasi

Diperbarui: 20 Februari 2019   19:38

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

dokpri

Transisi politik pada hakikatnya adalah transisi dari kebijakan lama ke kebijakan baru. Untuk itu transisi yang diharapkan adalah transisi yang memunculkan output yang berpihak pada masyarakat kebanyakan. Untuk itu, proses demokrasi yang diharapkan adalah demokrasi yang tidak hanya dimaknai dengan demokrasi elektoral, melainkan demokrasi yang bisa mengonsolidasikan kepentingan masyarakat kecil dengan tidak meletakkan tempat khusus untuk kepentingan oligarki.

Beberapa kalangan berpendapat bahwa salah satu demokrasi yang telah terkonsolidasi ditandai oleh dua kali pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, bebas dan tanpa interupsi. Menurut saya, ini adalah penyempitan makna demokrasi yang hanya menggambarkan demokrasi yang prosedural.

Demokrasi prosedural seperti ini, tidak mengkaji makna demokrasi yang sesungguhnya. Jika terus dimaknai seperti ini, demokrasi di negara kita hanya akan tergambarkan sebagai pseudo democracy atau semi demokrasi.

Melihat berbagai macam masalah demokrasi saat ini, sebuah pemaknaan yang bodoh jika demokrasi hanya dimaknai demokrasi elektoral. Konflik masyarakat sipil dengan aparat yang tidak segan menembaki massa aksi adalah wujud pembungkaman dan merupakan kemerosotan demokrasi.

Kita bisa melihat berbagai peristiwa di mana aparatus militer menjadi penjaga para oligarki. Keadaan ini tidak bisa terelakkan karena oligarki saat ini kedudukannya sejajar dengan penguasa. Mereka leluasa menari di atas kepemimpinan penguasa yang terhegemoni oleh sistem kapitalisme.

Mereka berdiri di atas timbangan dewi Themis bersama para penguasa dengan sebuah sistem saling menguntungkan. Bukan sosio-demokrasi yang mereka bangun, tetapi oligarchy democracy yang akan menyingkirkan kepentingan krusial masyarakat sipil.

Masyarakat yang diharapkan akan berperan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi kini terpolarrisasi dengan berbagai macam kepentingan. Dan tidak heran merupakan penyembah penguasa.

Kaum pro demokrasi kesulitan mengumpulkan kekuatan. Karna ada yang dari mereka terhegemoni dengan program pemerintah dan telanjur masuk terlalu dalam ke pusaran politik dan oligarkh.

Demokrasi saat ini bersifat keabu-abuan, tidak kembali ke sistem otoriterianisme dan juga tidak maju ke demokrasi dengan penerapan yang semestinya.

Model demokrasi seperti ini akan terselesaikan jika penguasa tidak bermain-main dengan para oligarki dan secepatnya mengonsolidasikan demokrasi dengan kepentingan rakyat.

Begitupun politik. Politik saat ini hanyalah kong-kalikong politisi dengan para oligarkh. Model seperti ini akan berakhir ketika politisi menjalankan tugasnya semestinya. Peka terhadap kepentingan yang mendesak dan berhasil mengeluarkan output yang memuaskan untuk masyarakat.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline