Politikus Penguasa Media

Yogyakarta - Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut demokrasi, maka siapa saja bisa menjadi politisi atau politikus dengan latar belakang apapun. Entah itu hanya tamatan sekolah menengah, tukang kayu, PKL (pedagang kaki lima) hingga orang yang tinggal di desa terpencil sekalipun bisa jadi politis, yang pastinya harus memenuhi syarat tertentu yang menjadi syarat untuk masuk ke sebuah partai.

Saat ini, banyak sekali artis ibu kota yang berlomba-lomba untuk terjun ke dunia politik. Tak banyak masyarakat yang menentang hal ini tetapi ada juga yang setuju. Masyarakat meragukan pengalaman mereka dalam politik. Tak hanya artis bebarapa pengusaha media turut berpartisipasi.

Kemenangan seseorang dalam pilkada tidak semata-mata dengan popularitas saja, tetapi juga membutuhkan anggaran yang sangat besar. Hal itu membuat para pengusaha kaya dengan mudah menjadi seorang anggota legislatif, yudikatif bahkan eksekutif.

Ada tiga pemilik stasiun televisi di antara sekian banyaknya yang kini memilih terjun ke dalam dunia politik yakni Wishnutama Kusubandio (pendiri Net TV), Erick Thohir (direktur utama TvOne), dan Chairul Tanjung (pendiri Trans Tv). Wina Armada selaku anggota dewan pers menyebutnya dengan istilah 'Juraganisme dalam Pers'. Menurut Wina, tidak ada salahnya sebuah media dikuasai oleh orang yang berada di dalam dunia politik dan memiliki kepentingan.

Tetapi jangan sampai seorang politisisekaligus pemilik media menyalahgunakan kekuasannya untuk memberitakan berita pencitraan yang tidak sesuai kenyataan. Namun yang terpenting si pemilik media mengetahui batasan-batasan agar mereka tidak menonjolkan kepentingan politik mereka.

Bukan berarti tidak pernah terjadi penyalagunaan media.Fungsi awal media adalah sebagai sarana menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Hingga akhirnya fungsi media disalah gunakan menjadi sarana meraup keuntungan dari masyarakat.

Salah satu contoh, TvOne. Pemiliknya adalah mantan ketua umun dari partai Golkar (Golongan Karya), Aburizal Bakrie. Statiun televisi ini rajin memberitakan mengenai kegiatan Pemiliknya semasa menjabat. TvOne mempunyai kebijakan sendiri yaitu,tidak menayangkan kasus lumpur lapindo di Sidoarjo. Yang artinya mereka tidak ingin memperlihatkan kasus dari pemiliknya kepada masyarakat.