Sebagian pengamat mengatakan bahwa Pak Jokowi kali ini telah membuat blunder terkait dengan kebijakan yang diambilnya dengan menyalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai Calon Tunggal sebagai orang nomor 1 di tubuh Kepolisian RI. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa Presiden memilih salah satu pembantu bidang keamanan dalam negeri dengan hak yang melekat sebagai Presiden sehingga sangat wajar jika Presiden memilih pembantu yang loyal, dengan bahasa yang menurut cukup lugas "masak harus milih yang jauh"
Pada kalangan yang tidak puas menindaklanjuti dengan membuat petisi online di www.change.org untuk menolak dimajukannya Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tunggal. Kekecewaan terhadap calon tersebut karena beliau pernah dikaitkan sebagai Jenderal yang berekening gendut. Bahkan, sebagai bahan ilustrasinya, karikatur yang dimuat di salah satu media nasional "majalah mingguan tempo" kala itu memang cukup membuat kalangan Jenderal di Kepolisian waktu itu gerah, karena dengan divisualisasikan gambar " celeng".
Sedikit cerita, bagi orang tua sewaktu saya kecil seringkali menyuruh anaknya untuk rajin menabung di tempat yang waktu itu dikenal dengan istilah "celengan".Celengan itu bisa berbentuk burung atau ayam yang diberi lubang tipis, biasanya sebesar uang koin atau recehan waktu itu. Sebelum adanya celengan dari plastik, celengan waktu itu terbuat dari "tanah liat"
Ketidakpuasan penggiat anti-korupsi ini juga dilatarbelakangi dengan tidak diikutsertakanya KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak para calon, sehingga nada miring yang muncul " kalau KPK dan PPATK dilibatkan takut di stabilo merah". Disisi lain, Presiden tetap bersikukuh bahwa Komjen Budi Gunawan adalah "clear" dari yang diisukan tersebut.Presiden juga sudah melakukan klarifikasi ke Kepolisian sendiri, dan kalau memang ada masalah mengapa tidak segera ditangani waktu itu.
Jika pada waktu pembentukan Kabinet, di informasikan bahwa ada beberapa calon menteri yang di stabilo merah dan kuning, menandakan bahwa Calon yang diajukan tersebut berpotensi terkena kasus hukum. Jika demikiannya halnya harapan untuk membentuk Kabinet yang bebas dari jeratan hukum masa lalu akan musnah sudah, berarti rakyat akan kehilangan kepercayaan terhadap Pemerintahan sekarang.
Dengan tetap bersikukuhnya Presiden untuk menyalonkan Komjen Budi Gunawan tersebut, nampaknya juga tantangan bagi KPK atau PPATK untuk membuktikan apa yang disebut dengan kecurigaan sebagian masyarakat Indonesia.
Jika demikian pertanyaan saya yang cukup dangkal" Apakah Presiden Jokowi menantang KPK termasuk PPATK?
salam