"Digital Technology and Urban Planning and Urban Management" -- Tema yang dibawakan oleh Bu, Dr. Agustine Dwianika SE., M.Ak., CMA., CIBA pada Urban Talks
Siapa bilang jaman sekarang bayar pajak masih ribet karena harus mengantri dan manual? Mungkin sampai sekarang kita masih mendengar kalimat bayar pajak ribet, namun perlu adanya penumbuhan kesadaran lagi bahwa digital technology sekarang ini berkembang dengan sangat pesat.
Semua dapat kita lakukan dengan mudah, seperti untuk mencari informasi, melakukan pembayaran, melakukan pekerjaan secara fleksibel, dan masih banyak hal lainnya. Digital technology ini memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat urban karena telah mengubah kebiasaan masyarakat perkotaan menjadi lebih modern dan efisien, terutama dalam membantu masyarakat urban terkait melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Lantas dapat dikatakan bahwa bayar pajak sekarang dapat dilakukan dengan mudah.
Sebelum era digital technology, biasanya wajib pajak akan mendatangi KPP setempat untuk melakukan pembayaran pajaknya. Apakah menurut kalian hal itu efektif? Ya, tentunya hal tersebut bukan merupakan hal yang efektif dan efisien karena adanya beberapa alasan, seperti memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar, antrian panjang di KPP, biaya tambahan untuk transportasi dan parkir, keterbatasaan mobilitas akibat tinggal di daerah terpencil, dan jam operasional yang terbatas.
Akibatnya, tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum era digital technology lebih kecil dibandingkan dengan era digital technology. Faktor lainnya juga disebabkan akibat kurangnya kesadaran perpajakan dan kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan sehingga rendahnya tingkat kepatuhan.
Pada era digital technology ini kemudahan dalam membayar pajak sudah dapat dirasakan oleh wajib pajak terutama oleh masyarakat urban, lho!. Tipikal masyarakat urban diketahui tidak ingin mau repot ketika bayar pajak, bukan? Karena itulah menjadi perhatian dan fokus untuk pihak DJP meningkatkan fitur-fitur yang ada di digital dikarenakan jaman sekarang segalanya sudah digital, maka peningkatan pajak secara digital juga sangat diperlukan untuk memudahkan segala pihak yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan perpajakan, seperti metode self assesment. Berbasis digital sebagai salah satu transformasi digital bukan keinginan tapi kebutuhan.
Di jaman sekarang, kebutuhan digital itu seperti wifi: kalo nggak ada, rasanya dunia terputus!. Untuk masyarakat urban yang mobilitasnya tinggi bisa melakukan pemenuhan dengan satu genggaman saja yang penting memiliki hp dan internet. Selain itu, peran digital ini juga berlaku untuk WP OP dan Badan.
Paperless digunakan untuk memudahkan menyimpan file dalam waktu yang lama dan menyimpan dengan baik guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Kemudahan yang dapat dirasakan sekarang dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar hak dan kewajibannya.
Saat ini perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, walaupun diberi kepercayaan penuh, lebih mudah menemukan jarum diatas jerami daripada orang yang suka bayar pajak dengan senang hati,ya.
Dalam halnya metode perpajakan kita tahu bahwa semua tergantung dengan diri sendiri (Sistem Self Assessment) atau bisa disebut juga WP Objek Pajak yang bertanggung jawab. Hal ini meliputi perorangan, perusahaan dan badan juga organisasi. Cakupannya memang luas, namun berfokus pada metode perpajakan yang tergantung pada diri sendiri.