Keberadaan suatu bangsa ditentukan secara mutlak oleh para pemimpin politik di negara yang bersangkutan. Namun perlu digaris bawahi bahwa pemimpin partai politik akan mendominasi hegemony kekuasaan politik bila sistem politik diluar batasan sistem demokrasi.
Kenapa penulis membedakan pemimpin politik dan pemimpin partai politik?
Di negara-negara yang demokrasi sudah baik dan masyarakat hidup dengan standar mampu memenuhi kebutuhan primerynya, pemimpin partai politik itu tidak secara mutlak menjadi dominasi calon presiden atau calon kepala daerah. Kenapa?
Pertama, Secara mental dan moral pendidikan politik rakyat mengarah pada sistem bernegara, sehingga mereka yang terjun ke partai politik kualitasnya adalah warga masyarakat yang baik, berkesadaran dengan fungsi partai politik dan tujuan mereka sebagai negarawan, sehingga mereka dituntut untuk belajar dan mampu mengajarkan rakyat dalam berpolitik dan bernegara.
Jadi bukan sebaliknya rakyat yang harus mengajarkan anggota parlemen, anggota partai politik untuk bernegara karena sebahagian besar mereka tidak bernegara tetapi mengejar target bisnisnya diatas negara. Kemudian rakyat mengkritik fungsinya dan akhirnya menjadi pembelajaran bagi mereka.
Kedua, pimpinan organisai partai politik bukan komando anggota atau pemimpin perang untuk tujuannya, sementara yang lain hanya pembantunya, sebagaimana kita belajar secara alami dengan sistem organisasi politik awam.
Karena kepemimpinan politik rakyat itu adalah kepemimpinan demokratis yang jauh dari dominasi sebagaimana pengelola kekuasaan kharismatik.
Pemimpin dalam masyarakat demokratis hanya berfungsi sebagai kordinasi lintas anggota meskipun kemudian mereka dominan yang memberi perintah tetapi landasannya adalah sebagai agregasi anggota.
Ketiga, Dalam kekuasaan konstitusi partai politik juga terdapat lagi ruang yang demokratis yang menjadi filter seleksi siapa yang layak sebagai pemimpin diantara mereka.
Maka dalam penentuan calon kepala negara dan daerah diselenggarakan konvensi untuk menentukan sebagai roll game yang fair dan terbuka. Karena itulah seleksi tersebut terjadi secara benar terhadap pemimpin rakyat melalui partai politik, dan karena itu partai politik tidak menghambat hak rakyat untuk menjadi pemimpin.
Justru karena itulah fungsi partai politik bisa berjalan sebagaimana keinginan rakyat yang tidak menjadi milik segelintir warga negara. Dengan begitu partai politik itu aman sebagai asset rakyat sipil bukan milik warga secara eksklusif.