Vaksinasi yang direncanakan pemerintah menimbulkan keraguan dari berbagai pihak, terutama kita masih menemukan keraguan tersebut ditengah masyarakat dimana pembicaraan ragu santer terdengar, bahkan melecehkan vaksinasi dimaksud.
Belum lagi di media sosial yang berseleweran mengumpat dan mencaci vaksinasi yang direncanakan pemerintah. Anehnya lagi bahkan dikalangan aparatur pemerintahan sendiri juga masih meragukannya.
Kader partai politik terutama wakil rakyat juga membahas vaksinasi yang sebahagiannya meragukan itu, sehingga disejumlah daerah hanya beberapa orang anggota DPRK yang bersedia melakukannya.
Padahal, untuk membangun kepercayaan terhadap keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan vaksinasi itu mudah saja. Ketika pemerintah menempatkan penanggung jawab, misalnya Menteri Kesehatan dan Presiden tentunya pemangku jabatan dibawahnya mestinya mempercayai pemimpinnya.
Sejumlah anggota parlemen sudah seharusnya melakukan tanpa ragu, apalagi mereka yang tergabung dalam partai politik koalisi pemerintah. Kalau jabatan dan dukungan politik diinginkan maka sungguh keterlaluan jika program yang menjadi tanggung jawab presiden, pimpinan partai politik bersikap ambivalen.
Ada beberapa alasan yang menimbulkan keraguan sosial dalam vaksinasi, terutama berkait dengan issu baik politik yang dipahami rakyat maupun kecenderungan sosial, diantaranya adalah sebagai berikut :
Pertama, Kepercayaan terhadap pemerintah dalam perkara perubahan ideology politik, terkait komunis dan liberalis. Keberadaan ideology komunis di Indonesia tentu mempegaruhi kepercayaan masyarakat karena issu bahwa komunis tidak bertuhan. Sehingga menimbulkan kepercayaan negatif dalam politik dan bernegara di negara kita, bahwa komunis cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dalam politik dunia.
Kedua, Vaksinasi sebagai rancangan strategi pembunuhan massal karena jumlah manusia telah melebihi kapasitas di bumi maka sebahagian perlu dimusnahkan.
Ketiga, Ada pertaruhan kekuasaan antara komunis dan liberalis di dunia, lebih spesifik strategy kekuasaan RRC yang ingin menguasai dunia dengan sistem penjajahan yang direncanakan untuk masa depan.
Keempat, Indonesia sebagai negara non blok kini lebih condong Timur dan RRC sebagai negara didepan yang mewakili Asia. Sementara vaksinasi adalah bahagian dari rencana politik.
Kelima, Jokowi, presiden Indonesia disinyalir sebagai warga keturunan RRC dan kebijakannya atas pembelaan terhadap Ahok yang berlebihan bahkan menentang arus warga masyarakat yang dominan.