Oleh : Tarmidinsyah Abubakar
Ada sejumlah keanehan yang timbul dalam opini publik dalam politik terkait fungsi dan peran suatu organisasi masyarakat.
Idealnya organisasi masyarakat itu adalah wadah berkumpulnya masyarakat yang bertujuan sebagai media komunikasi, silaturrahmi, kordinasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut sebagaimana diatur dalam kesepakatan anggota yang dituangkan dalam AD dan ART serta Petunjuk Organisasi (PO) lainnya.
Organisasi masyarakat yang sudah timbuh besar seperti NU, Muhammadiyah dan lainnya justru aneh ketika dihadapkan dengan suatu tinggi rendahnya derajat bergantung jabatan apa yang diberikan oleh pemerintah, bahkan kualifikasinya hingga menteri yang mengurusi urusan penting, yang mungkin saja dikaitkan lagi dengan menteri basah dan menteri kering.
Kalau pengurus ormas dan anggotanya mengukur hubungan dengan pemerintah dalam batasan jabatan pemerintah maka dapat dipastikan bahwa organisasi tersebut telah terjerumus dalam politik pragmatis dan ormas itu telah jauh dari nilai moral dan mentalitas kebenaran yang mengedepankan kepantingan sosial.
Issu politik yang sedang berkembang paska pergantian anggota kabinet bahwa ormas Muhammadiyah kecewa dengan tawaran wakil menteri. Semangat dari ungkapan ini tentu dapat disimpulkan bahwa ada jabatan lain sebagai target atau diincar atau diharapkan misalnya jabatan menteri tertentu.
Jika benar-benar issu politik ini benar tentu saja bentuk komunikasi ini sudah menjadi budaya dalam pemerintah dan ormas Islam di negeri ini. Kita berharap issu ini tetap saja sebagai issu politik dan jika ada kekeliruan, semoga cepat diluruskan dan diperbaiki agar ormas Islam tersebut di posisi sebagaimana khitah dasar pendiriannya.
Masyarakat memang melihat ada persaingan, persandingan kedua ormas besar Islam ini, yakni antara NU dan Muhammadiyah. Misalnya mutasi anggota kabinet baru-baru ini pemerintah Jokowi menempatkan anggota NU sebagai Menteri.
Sehingga issu Muhammadiyah kecewa dapat saja timbul dari ukuran NU yang sejajar dengannya mendapat jabatan menteri, sehingga derajatnya diukur atas tinggi rendahnya perolehan jabatan dalam pemerintahan.
Anggota Ormas Kader Partai
Tidak dapat dipungkiri bahwa warga ormas NU dan Muhammadiyah dominan menjadi anggota bahkan pimpinan partai politik, bahkan ada partai politik yang dilahirkan dari kandungan langsung ormas NU dan Muhammadiyah. Misalnya PKB dari NU dan PAN dari Muhammadiyah.