Oleh : Tarmidinsyah Abubakar
Sebagaimana diketahui publik bahwa Aceh dan Papua adalah dua provinsi di Indonesia yang menuntut pembebasan wilayahnya untuk menjadi suatu negara berdaulat sebagaimana yang berlaku pada provinsi Timor Leste beberapa waktu ke belakang.
Tuntutan merdeka ini wajar-wajar saja dan terjadi juga pada provinsi di dalam negara-negara lain di dunia. Negara yang dipimpin oleh mereka yang berjiwa demokrasi dan bangsa yang memang hidup dalam budaya demokrasi menempatkan permasalahan ini sebagai dinamika yang menuntut penanganan dengan diplomasi yang bisa dilakukan secara langsung dengan berbagai kebijakan yang memberi ruang yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat di provinsi tersebut.
Keberadaan provinsi yang berkarakteristik sebagaimana Aceh dan Papua dalam Indonesia, apakah berpeluang disamaratakan dengan kebijakan penanganan provinsi lain? Jika ada petinggi negara yang berpikir praktis demikian maka sungguh naif karena Indonesia sebagai negara yang disepakati dalam keberagaman dan menghargai serta menghormati perbedaannya sehingga dipersatukan dalam kesepakatan-kesepakatan pendirian bangsa dengan lambang Bhineka Tunggal Ika dan pancasila sebagai dasar negara.
Dengan landasan-landasan berpikir yang begitu luas oleh funding fathers dalam pendirian bangsa maka sudah seharusnya perawatan dan pemeliharaan negara ini harus berada ditangan para generasi yang memiliki kapasitas dan kualitas demokrasi yang mumpuni. Justru karena itu diperlukan pengkaderan kepemimpinan generasi secara terbuka sehingga mereka yang menjadi stakeholders bangsa Indonesia yang mumpuni memahami bahwa negara yang didirikan dengan semangat, landasan dan cita-cita yang demokratis perlu diurus juga secara kepemimpinan yang demokratis.
Jika melanggar ketentuan ini dapat dipastikan keberadaan pemimpinnya sedang dalam mencabik-cabik bangsanya sendiri. Kalau Indonesia dipimpin secara otoritarian atau membawa budaya otoritarian dalam hidup rakyat Indonesia maka sama dengan mereka sama sekali tidak paham keberadaan negara dan bangsa Indonesia yang sesungguhnya.
Kenapa Indonesia sering disebut bangsa besar? Apakah karena jumlah penduduknya? Apakah karena jumlah pulaunya? Hal itu hanyalah pelengkap kebesaran itu tetapi yang utama adalah keberagaman bangsa dan suku bangsa Indonesia yang tidak hanya dilihat secara fisik sebagaimana melihat pulau, tetapi ruh organisasi bangsa yang besar yang harus dipelihara dan dirawat agar ada alasan-alasan yang rasional guna mencapai kesejahteraan hidup rakyat yang terdiri dari berbagai bangsa dan suku yang dipersatukan sebagai rakyat Indonesia.
Lalu, bagaimana dengan pulau Jawa? Tentu sama saja di pulau Jawa juga terdapat beragam suku dan bangsa yang perlu diurus dengan karakteristiknya sehingga nilai-nilai kebangsaan yang besar itu dapat dipelihara dan dirawat untuk sistem hidup yang memberi manfaat bagi kehidupan masyarakatnya.
Bagaimana dengan image bahwa Indonesia dijajah oleh bangsa Jawa? Tergantung kecerdasan melihat dan mengevaluasinya. Jika mereka yang berpikir demokratis dan meninjau sistem konstitusi serta meninjau peraturan-peraturannya, apalagi setelah reformasi dengan amandemen UUD 1945 keberagaman bangsa sudah sangat terbuka.
Dengan sistem negara yang demokratis tidak ada salah satu suku bangsa yang diutamakan, kecuali mereka para stakeholders yang curang memanfaatkannya, itupun akibat kelemahan tokoh berbagai daerah lain yang kurang intensif dalam mengawal kebangsaannya, karena mereka hanya politisi tetapi mentalitasnya sebatas pedagang, demagog, samasekali bukan negarawan.
Berikutnya, siapa yang berpotensi menjajah rakyat Indonesia?