Kisah Nyata Penulis Dalam Konflik Bersenjata Di Aceh
Oleh : Tarmidinsyah Abubakar
Genap dua puluh tahun yang lalu penulis mengingat suatu momentum yang penuh dengan kebahagiaan dalam hidup dan merasa berbagi kebahagiaan dengan elemen pasukan bersenjata sekaligus bersama masyarakat.
Saat itu masih berlangsung konflik bersenjata antara Gerakan Atjeh Merdeka dengan Negara Republik Indonesia yang dimulai tahun 1989. Kondisi kehidupan rakyat biasa dipenuhi dengan pengungsian dimana-mana, karena masyarakat harus melakukan pengosongan kampung tempat tinggal mereka supaya bebas dari sasaran peluru ketika para serdadu berperang.
Di sepanjang jalan negara, kita bisa mendapatkan posko masyarakat mengungsi yang berjumlah puluhan, dan jalanan negara saat itu menjadi sepi, bahkan disiang hari yang banyak berwara-wiri justru mobil ambulan dengan khas sirinenya sementara dimalam hari hanya bertambah angkutan umum lintas provinsi yang melewati jalan negara.
Kemudian para aktivis kemanusiaan yang melakukan berbagai tugas pelayanan kepada masyarakat pengungsi tersebut, termasuk mencari makanan dan kebutuhan primer mereka hingga untuk semua anggota keluarganya. Apalagi para janda yang suaminya telah meninggal dan memiliki anak-anak yang ditinggalkan mati ayahnya atau syahid dalam terminology perang di Aceh kala itu.
Pada tahun 2001, presiden Republik Indonesia adalah Abdurrahman Wahid (Gusdur), yang kita ketahui membangun hubungan harmonis dengan pimpinan negara Islam sebagaimana Brunei Darussalam dan hubungan baik dengan pemerintahan negara non Islam sebagaimana kerajaan Japan. Saat itu Aceh dalam kondisi konflik bersenjata dan pengungsian masyarakat, Aceh dengan kondisinya mendapat bantuan bahan pokok berupa beras dalam jumlah besar untuk kebutuhan pokok masyarakat pengungsi diwilayah Timur provinsi Aceh.
Sungguh tidak terbayangkan kerentanan hidup masyarakat saat itu, bahkan mereka hanya bertaruh dengan kebutuhan mendasarnya, asalkan keluarganya dapat diselamatkan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sudah cukup membahagiakan setiap kepala keluarga disana. Meski perang saat itu telah memisahkan masyarakat ke suatu tempat yang aman namun potensi ancaman yang menghadapkan nyawa sebagai taruhan menjadi fenomena biasa dalam hidup masyarakat Aceh kala itu.
Berbagai alasan menyebabkan korban masyarakat, misalnya salah menjawab pertanyaan kelompok yang berperang, salah menduga orang, memasuki zona berbahaya sementara warga tidak memahaminya, terjebak secara tiba-tiba dalam peperangan dan masyarakat sedang berkumpul kemudian dianggap lawan perang dan mereka tewas tak berdosa. Begitulah dinamika kehidupan masyarakat dalam konflik bersenjata yang sulit hidup dalam kebebasan apalagi untuk menjalankan usahanya sehari-hari yang rawan dengan berbagai ancaman dengan taruhannya tidak lain adalah nyawa melayang.
Pada saat itu orang yang mendapat bantuan kebutuhan dasarnya sangat berharga. Kemudian mereka dari berbagai kalangan bila menyaksikan dan mengetahui tingkat kesulitan hidup masyarakat tentu saja akan mengundang prihatin dan ingin memberi dan menyumbang apapun yang mereka bisa berbagi untuk kemanusiaan.
Suatu hari rekan mahasiswa menghadapi masalah dalam penanganan pendistribusian beras bantuan dari Brunei dan Jepang dalam jumlah ratusan ton untuk para pengungsi di salah satu kabupaten disana, dimana penulis berkeluarga disana. Karena mendapat hambatan dari teman-teman dari anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang di posisikan sebagai pemberontak oleh negara Republik Indonesia. Mereka bersikeras supaya bantuan itu dibagi dua antara masyarakat dengan kepentingan kelompoknya.