Banyak orang beranggapan untuk mendirikan partai baru dengan suatu harapan seakan-akan sedang mempersiapkan wadah bagi masyarakat yang belum memenuhi keinginannya dalam memenuhi aspirasi politiknya.
Padahal mendirikan partai tidak sesederhana yang dipikirkan oleh sekelompok orang yang kemungkinan memiliki banyak uang, lantas berpikir bagaimana membuat jaringan politik untuk menjadi pemimpin politik dalam negara.
Kita ketahui beberapa orang pengusaha yang memegang mereka dagang seperti kopi atau kue kemudian mereka mendirikan partai politik, hasilnya tentu sebagaimana anda saksikan bahwa partai politik itupun jalan ditempat, termasuk yang terakhir bagaimana nasib partai politik yang didirikan bos televisi dengan partainya Perindo juga bernasib sama.
Lalu, jika anda tanyakan kenapa seorang pemimpin politik memerlukan wadah politik? Tentu agar mereka dapat menyalurkan aspirasi baik pemikiran dan sikap politiknya terhadap negara dan memperbaiki kehidupan masyarakatnya.
Sikap tokoh politik tanpa membawa kelembagaan dalam politik bisa saja dianggap sebatas nasehat bagi pemerintah, pemikiran ini hanya bisa mempengaruhi mental dan moral dan tidak mampu secara efektif menjadi kebijakan dalam pemerintahan.
Politik inilah yang kemudian menuntut kehadiran suatu wadah partai politik, tanpa pemikiran, ilmu dan sikap politik maka hampir pasti ruh dalam pendirian partai itupun sama sekali tidak ada.
Ibarat orang membawa peti kosong yang tidak berisi sehingga masyarakat hanya bisa melihat kemasan yang mewah dan menawan tetapi isinya kosong.
Ringkasnya, apa permasalahannya sehingga partai-partai itu sudah didirikan dan meski telah berhasil mengikuti pemilu namun hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan.
Pertama. Ketokohan masih merupakan unsur penting dalam politik masyarakat Indonesia, mereka mengenal yang mana tokoh politik yang menyuarakan aspirasi dan berkapasitas sebagai pembawa perubahan dalam bernegara.
Kedua. Mentalitas yang terbaca oleh publik, apakah partai itu didirikan dengan cara pragmatis dimana semua aktivitasnya karena dibiayai dengan kekuatan keuangan pemimpinnya, atau ada partisipasi masyarakat dalam memberi dukungan tanpa iteng aling-aling atau tanpa terbaca oleh publik terdapat barter kepentingan dengan para pihak pendiri partai maupun pemerintah.
Ketiga. Memahami stagnasi politik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Misalnya tersumbatnya demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana hak-hak politik masyarakat telah hilang dan dinafikan dalam kehidupan bernegara.