Memantau kehidupan suatu bangsa dan atau negara tentu saja yang terilustrasi kepada kita bagaimana kecerdasan dan sikap pemimpinnya. Apakah mereka rakyat terpasung atau terbuka dari belenggu-belenggu yang sebenarnya menjadi penghambat kemajuan mereka. Kemudian si pemimpin, apakah dia memasung atau membuka rakyatnya untuk hidup di dunia yang lebar atau membawa rakyatnya ke jurang yang sempit.
Dengan begitu maka dalam banyak hal negara itu diukur dengan prilaku dan kebijakan publik yang dibuat oleh para pemimpinnya. Begitupun jika suatu negara membiarkan rakyatnya terlantar atau pemerintah tidak punya konsep mengurus negerinya maka mereka tidak berbeda dengan membiarkan kanibalisasi dalam masyarakatnya.
Oleh karena itu tugas pemimpin negara dan daerah supaya rakyatnya aman dan tentram maka yang perlu diurus itu adalah pemenuhan hak-hak masyarakat dalam bernegara, demikian pula kewajiban masyarakat akan berjalan lancar tentu ketika mereka memaklumi hak-haknya tidak dirampas.
Berbeda dengan masa lalu dimana informasi dan teknology belum canggih maka masyarakat mengalami kesenjangan dalam berbagai hal, mungkin saja dimasa itu masyarakat hanya berpikir bagaimana mereka mampu memenuhi makan sehari-hari. Jadi pemimpin masa lalu berpikir bagaimana sebatas memberi makan rakyatnya.
Tapi jaman sekarang tuntutan kebutuhan itu sudah mulai berubah, sebagaimana teori Maslow bahwa kebutuhan masyarakat sebagaimana piramida yang dibagi dalam beberapa tahapan, masyarakat dengan kualitas yang lebih baik tentu tuntutan kebutuhannya berbeda dengan masyarakat kebanyakan.
Demikian pula masyarakat tertinggal dan masyarakat negara yang lebih maju tentu kebutuhannya akan jauh berbeda, misalnya masyarakat tertinggal akan berpikir dan berjuang untuk terlepas dari lingkaran kemelaratan dan kelaparan sementara masyarakat di negara yang maju lebih terorientasi pada kebebasan hidup dan sistem bernegara yang adil bagi hidupnya, negara tidak membelenggu hak-hak politiknya.
Masyarakat negara yang disebut-sebut berkembang tentu menghadapi dua problema itu sekaligus, dimana pemerintah harus berpikir tentang starategy pembebasan masyarakat dari lingkaran kemelaratan dan bagaimana pemerintah memenuhi tuntutan kemajuan bangsa dan bernegara agar masyarakat juga memperoleh haknya yang mendasar dalam bernegara dengan kebebasan berpendapat dan berpolitik untuk memperbaiki kondisi kehidupan sosial.
Keseimbangan inilah membutuhkan kearifan dan kecerdasan seorang pemimpin negara dan daerah, maka dalam konsitusi negara dicantumkan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan transparan sebagai tujuan pemenuhan hak-hak politik warga negara yang semakin berkembang.
Kenapa hipotesa politik penulis bahwa untuk merubah suatu bangsa dan negara beserta kehidupan masyarakatnya maka pimpinan partai politiklah yang harus berubah, dan tentu mereka adalah orang-orang yang terekrut dalam masyarakat sebagai orang terdepan dalam pembuatan kebijakan publik. Jika mereka bodoh maka masyarakat ikut dalam kebodohan, sebaliknya jika mereka mampu maka masyarakatpun dengan sendirinya akan menjadi masyarakat mampu.
Karena mereka adalah calon-calon pengisi jabatan publik di negeri ini dan pemimpin partai politik adalah pendidik masyarakat meski di negara kita mereka lebih sibuk dengan perebutan jabatan sedikit yang paham perannya sebagai pendidik sosial. Kenapa harus pemimpin partai politik untuk melakukan perubahan sosial? Berikut beberapa hal yang harus menjadi wawasan utama para pemimpin dan pengurus partai politik setidaknya sebagai berikut:
Pertama, dalam kasus-kasus penyelesaian konflik berbangsa dan bernegara maka solusinya selalu memberi saluran aspirasi politik kepada pihak berkonflik. Lihat saja contoh yang paling dekat kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya dalam konflik Indonesia di Aceh maka solusinya adalah memberi otonomi khusus dan pertai politik lokal.