Apapun status kita, entah siswa sekolah, mahasiswa kampus, pegawai kantor, atau birokrat sekalipun. Kita yang dapat membaca tulisan ini sebagai bahasa ibu adalah WNI. Dan sebagai warga Negara Indonesia yang baik, Mencintai Bangsa dan Negara, merupakan Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia.
Bab 1. Pentingnya Wawasan Kebangsaan
Produk dari perenungan filsafat tentang jati diri bangsa membawa kita pada definisi wawasan nasional itu sendiri. Dimana jati diri ini tak lepas dari letak geografis dan sejarah yang membentuk Nusantara. Segala perbedaan sosial budaya menjadikan kita bangsa yang utuh mempertahankan nilai-nilai pada pada simbol negara. Dan bukan bangsa yang runtuh karena kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Pemahaman yang benar terhadap wawasan kebangsaan akan mencegah individu dari penyimpangan moralitas, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, sampai ke pelaksanaan otonomi daerah.
Bab 2. Wawasan Nusantara
Dalam kehidupan nasional maupun berotonomi daerah, pemahaman atas wawasan Nusantara menjadi kunci penyelenggaraan yang efektif dan efisien. Dengan asas yang sudah jelas yaitu kepentingan bersama, keadilan, kesetiaan, kejujuran, solidaritas, dan kerja sama.
Bab 3. Ketahanan dan Kewaspadaan Nasional
Pendekatan top down dan bottom up harus bersinergi. Landasan idiilnya Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya (top down). Upaya ketahanan nasional secara bottom up dimulai dari ketahanan keluarga, meningkat ke masyarakat, lalu ketahanan daerah, dan puncaknya ketahanan nasional. Ketahanan yang dijaga dengan baik akan meminimalisir adanya gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) yang dihadapi bersama. Dengan begitu, kewaspadaan nasional akan mengarah pada langkah antisipasi yang efektif sebelum menuju kerusakan yang lebih parah.
Bab 4. Demokrasi Indonesia
Demos yang berarti rakyat, cratos yang berarti kekuasaan. Kata demokrasi yang disusun dari bahasa Yunani ini memiliki arti bahwa rakyatlah yang memegang kuasa pemerintahan. Maka perlu digaris bawahi pula, dalam sistem ini tidak mengenal partai pemerintahan maupun partai oposisi. Karena salah satu ciri demokrasi itu sendiri adalah penyelenggaraan yang berasas kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat.
Bab 5. Moralitas Bangsa