Perdana Menteri (PM)Belanda,Mark Rutte yang mengomandani kabinet koalisi negeri kincir angin tersebut semakin bingung menghadapi mosi yang di ajukan oleh salah seorang anggota Parlemen dari faksi Groenlink keturunan Palestina Belanda,Arjan El Fassed .Ia dengan menggunakan isu hak asasi manusia coba menghadang keinginan pemerintah Belanda untuk melego 100 unit tank jenis Leopard dengan harga miring itu kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah koalisi pimpinan PM Mark Rutte itu mengambil kebijakan tersebut guna menghemat keuangan Belanda sekitar 1 Milyar Euro sebagai salah satu kebijakan yang amat penting dalam meredam krisis zona euro yang semakin parah melanda Eropa itu.Karenanya para anggota Parlemen Belanda dari Partai Kristen Demokrat(CDA)dan Partai Liberal Konservatif(VVD)sangat mendukung kebijakan itu,meskipun mendapat perlawanan dari fraksi Groenlink,serta Geert Wilders ketua PVV ,sebuah partai politik yang sangat anti Islam tersebut.
Namun demikian kelihatannya rencana pemerintah Belanda untuk menjual obral 100 unit tank Leopard kepada pemerintah Indonesia sampai saat ini belum ada kepastiannya,meskipun mosi tidak melakukan traksasksi 100 unit tank Leopard kepada Indonesia itu hanya didukung oleh kelompok-kelompok dari faksi Groenlink , PVV dan lainnya yang memang minroritas di parlemen Belanda.Akan tetapi hal itu tidak bisa di abaikan begitu saja oleh Mark Rutte ,berdasarkan pertimbangan isu-isu hak asasi manusia di Aceh,Timor Timur dan sekarang di Papua.
Selain itu juga pemerintah Belanda tidak bisa mengabaikan begitu saja terhadap kecaman Parlemen Indonesia sendiri yang menentang pembelian tank Leopard dari Belanda tersebut,meskipun pemerintah Indonesia serupa halnya dengan pemerintah Belanda menghendaki traksasksi itu tetap di laksanakan.Bagi Parlemen Indionesia dalam hal ini Komisi 1 yang mengurusi urusan luar negeri dan juga pertahanan itu mengangap,bahwa jenis tank Leopard bekas angkatan bersenjata kerajaan Belanda itu tidak cocok dengan medan yang ada di Indonesia.
OLeh sebab itu,meskipun kedua pemerintahan(NKRI-Belanda) sudah menyetujuinya tetapi kedua Parlemen(NKRI-Belanda)menentangnya,maka hal ini bisa saja akan mengganjal rencana penjualan 100 unit tank Leopard bekas tersebut kepada Indonesia.Meskipun alasan kedua Parlemen berbeda,tetapi tujuannya sama.Bagi para anggota Parlemen Belanda masih mempersoalkan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang di lakukan oleh aparat keamanan pemerintah Indonesi,seperti di Aceh,Timor Timur,Papua .Tetapi juga mereka bukan hanya mempersoalkan masalah isu-isu HAM sebelumnya tetapi juga masalah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sekarang ini,seperti masalah Ahmadiyah,sengketa Pemkot Bogor-Gereja Yasmin dan lain sebagainya.
Jadi sekiranya penjualan 100 unit tank Leopard bekas tersebut dari Belanda akan mengalami kegagalan,maka hal itu merupakan hasil pertimbangan dari kedua pemerintah(NKRI-Belanda)disebabkan mosi yang diajukan kedua Parlemen tersebut.
