Kayaknya masyarakat sudah tidak sabar menanti debat perdana pasangan capres/cawapres Prabowo-Hata vs Jokowi-JK yang akan ditayangkan beberapa tv swasta nanti malam (9/62014) jam 19.30 wib. Acara yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut mengambil tema `Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum`.
Berdasarkan agenda yang disusun KPU, ada lima debat kandidat yang akan digelar.
Berikut jadwal debat kandidat capres dan cawapres:
1.9 Juni: Debat capres dan cawapres disiarkan SCTV, Indosiar, dan Berita Satu dengan Tema Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih, dan Kepastian Hukum.
2.15 Juni: Debat capres disiarkan Metro TV dan Bloomberg dengan Tema Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.
3.22 Juni: Debat capres disiarkan TV One dan ANTV dengan Tema Politik Internal dan Ketahanan Nasional.
4.29 Juni: Debat cawapres disiarkan RCTI, MNCTV, dan Global dengan Tema Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Iptek.
5.5 Juli: Debat capres dan cawapres disiarkan TVRI dan Kompas TV dengan Tema Pangan, Energi, dan Lingkungan.
Tema pertama debat perdana ini sebenarnya cukup berat bagi pasangan Prabowo-Hatta, yaitu `Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum`. Mengingat track record individual keduanya serta koalisi yang mereka bangun sangat rentan dengan kedua isu tersebut. Oleh sebab itu debat perdana ini pasangan Jokowi-JK diperkirakan akan berada di posisi “di atas angin”, rekam jejak kedua pasangan yang terakhir ini justru lebih banyak nilai positifnya dari pada negatifnya.
Apa saja blunder dan masalah krusial yang dihadapi Prabowo-Hatta? Yang merupakan fakta, bukan orasi normatif semata? Sedikit saja nih, beberapa diantaranya yaitu:
Pembangunan Demokrasi
Dalam hal berdemokrasi track record Prabowo kurang menggembirakan, selain dari latar belakang militer yang sangat disiplin dan ketat, mengharamkan demokrasi berkembang dalam institusinya, sedikit banyak akan mewarnai pola berpikirnya. Terlebih lagi latar belakang kelam atas kariernya di militer menjadi hambatan psikologis tersendiri. Orasi-orasinya tentang demokrasi jauh panggang dari pada api dengan realitas yang dia bangun.
Partai Gerindra yang dibesutnya juga menempatkan Suhardi sebagai ketum ‘boneka’ yang tidak lebih dari sekedar ‘manager operasional’ dalam perusahaan, dari pada seorang tokoh politik. Gerindra hanya identik dengan Prabowo sebagai Penasehat partai, dan Fadli Zon sebagai waketumnya. Terlebih lagi sampai dengan saat ini Gerindra belum pernah melaksanakan Munas sebagai bentuk operasional paling hakiki untuk menentukan gerakan partai yang demokratis.
Manifesto Gerindra dan gerpol Prabowo menarik ‘dukungan’ dari ormas-ormas garis keras yang anti demokrasi, yang cenderung memaksakan kehendak,tidak menghargai pluralistik, menjadi blunder, yang justru semakin memiripkan Prabowo sebagai seorang fasis, jauh dari nilai-nilai demokratis.
Pemerintahan yang bersih
Pemerintahan yang bersih juga jauh dari gambaran koalisi yang dibangun Prabowo-Hatta.Prabowo yang lahir dari ‘anak ideologis’ Soeharto, memiliki track record yang juga jauh dari clean government. Karena posisinya sebagai mantu penguasa orba, Prabowo bisa naik pangkat secara fantastis hanya dalam waktu yang sangat pendek.
Pada awal era reformasi, karier Prabowo dalam bisnis kental dengan nuansa KKN, mengingat Djiwandono sebagai direktur BI sangat mudah untuk memberikan kucuran dana bank. Hasyim juga disebut-sebut menikmati dana BLBI. Kasus penguasaan lahan, pembakaran dan pembalakan hutan walaupun belum sampai ke ranah hukum, tetapi sudah menjadi rahasia umum.
Hatta Rajasa juga ditengarai masuk dalam pusaran korupsi, diantaranya dalam masalah KA dan impor BBM, serta kasus-kasus lain akan menjeratnya apabila posisinya bukan sebagai besan SBY. Semua petinggi partai koalisi merah putih juga terwarnai dengan kasus-kasus hukum, jauh dari gambaran tentang pemerintahan yang bersih. Termasuk beberapa tokoh non partai yang mendukungnya.
Bagaimana mau membersihkan lantai dengan sapu yang kotor?
Kepastian Hukum
Masalah pengadilan HAM yang sampai sekarang belum selesai, menggantung, merupakan isu paling menjerat Prabowo dalam kontek kepastian hukum. Ketidakhadirannya untuk memenuhi panggilan Komnas HAM merupakan bentuk penghinaan atas institusi resmi negara dalam penegakan dan kepastian hukum. Sedangkan kasus tabrakan anak Hatta Rajasa juga kental dengan nuansa mempermainkan kisi-kisi hukum, menciderai rasa keadilan masyarakat.
Beberapa masalah krusial tersebut dia atas, serta beberapa lainnya yang tidak dapat diuraikan secara lengkap, yang menjerat Prabowo-Hatta baik secara individual maupun ‘koalisi blunder’nya, tentunya menjadi beban tersendiri bagi keduanya.
Sikap defensif serta menjaga agar topik tidak masuk ke ranah yang rentan tersebut bisa jadi justru akan menyulitkan, terlebih lagi Jusuf Kalla piawai untuk memancing dan menggiring topik. Jokowi juga sudah tidak lagi diam ‘rapopo’ tetapi juga mulai ofensif dalam beberapa isu tertentu. Apabila terpancing, akankan Prabowo menggebrak meja?
Hehehehe… tentunya Prabowo akan bermanis-manis dan bersantun-santun dalam gelora emosionalnya.