100 Hari Kerja Prabowo- Gibran: Apakah Rakyat Puas atau Sekadar Ikut Arus?
Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mencapai momen 100 hari kerja pada 28 Januari 2025. Sejak dilantik, berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan, disertai dengan tanggapan positif dan negatif dari publik. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa 80,9 persen responden merasa puas dengan kinerja pemerintah dalam 100 hari pertama.
Pada Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, Prabowo mengungkapkan sejumlah janji, termasuk komitmen untuk "bergerak secepat-cepatnya" dan memberikan "kejutan besar". Dalam pidatonya, ia menjanjikan bahwa masyarakat akan mulai merasakan hasil kerja kabinet dalam waktu dekat.
Salah satu janji yang paling terdengar adalah swasembada pangan. Prabowo berkomitmen untuk merealisasikan swasembada pangan dalam waktu kurang dari empat tahun, lebih cepat dari target sebelumnya. Janji ini menjadi sorotan publik karena pentingnya ketahanan pangan bagi negara.
Prabowo juga menjanjikan swasembada energi dengan memanfaatkan sumber daya energi hijau yang melimpah di Indonesia. Ia berencana melakukan investasi besar-besaran untuk mencapai target ini, yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian energi nasional.
Survei Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik berdasarkan kelas sosial. Sebanyak 84,7 persen kalangan bawah, 81,4 persen kalangan menengah bawah, dan 75,3 persen kalangan menengah atas menyatakan puas dengan kinerja Prabowo-Gibran. Namun, kepuasan berkurang di kalangan atas, dengan hanya 67 persen yang merasa puas.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan yang telah diluncurkan. Program ini bertujuan untuk menjangkau kelompok rentan dan menargetkan 15 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Namun, pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Jazilul Fawaid, mengungkapkan bahwa meskipun angka kepuasan publik menunjukkan hasil positif, pemerintah tidak boleh berpuas diri. Ia menekankan pentingnya kinerja konkret di lapangan untuk menghadapi tantangan yang ada.
Pemerintah masih harus menghadapi berbagai tantangan dalam merealisasikan program prioritas, termasuk penghapusan utang UMKM dan program 3 juta rumah per tahun. Jazilul juga menyoroti pentingnya fokus pada pencapaian program kerja yang telah ditetapkan.
Di balik capaian yang ada, kontroversi juga muncul. Wacana pengampunan koruptor dan pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi perdebatan hangat di kalangan publik. Kebijakan ini memicu kritik terkait dampaknya terhadap pendapatan negara.