Dulu sewaktu saya menjadi tukang servis komputer PC atawa desktop, saya sering melakukan install ulang jika pc desktop yang saya terima tidak bisa lagi diperbaiki softwarenya. Pikir saya, dengan install ulang PC/Desktop tersebut menjadi perangkat baru dengan kinerja baru, enak menggunakannya, nyaman mengoperasikannya. Namun jika install ulang sudah tidak jadi pilihan, saya sarankan kepada pemiliknya untuk melakukan lembiru (baca: lempar lalu beli baru),
Apa bedanya sebuah institusi negara seperti Mahkamah Agung (MA) dengan seonggok PC Desktop atawa laptop. Tentu saja beda bingit, yang satu merupakan lembaga negara yang memiliki teritori tugas di bidang peradilan dan berfungsi secara struktural dan fungsional sebagai lembaga yudikatif. Dan yang kedua hanya sebuah komponen yang terdiri dari kesatuan sistem yang terintegrasi.
Ada kesamaan antara keduanya, yaitu keduanya dibuat dan diciptakan oleh manusia. Karena penciptanya manusia, maka keduanya bisa berfungsi dengan baik jika seluruh komponen sistem yang menjadi penyangganya bekerja dengan baik, teratur, terarah dan tertib.
Di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, semua kena getah dampak persebarannya, tak terkecuali lembaga negara seperti MA, jika ada komponen dari sebuah sistem peradilan yang sudah dibangun berpuliuh tahun dan borok-bisulnya tidak nampak sebelum era keterbukaan, maka dengan transparansi media sosial yang ujung-ujungnya difollow oleh media mainstream, kejahatan dan keburukan sekecil apa pun, akan beraroma busuk dan menyegak hidung.
Kembali ke parafraf pertama tulisan ini, saya ingin menyarankan pada Pak Jokowi agar sistem di lembaga MA itu di install ulang aja, kalau install ulang gak mempan juga ya di lembiru aja pak. mudah kan pak, supaya semua rakyat di Indonesia ini bisa menikmati kenyamanan hidup, telinganya sepi dari hingar bingar kasus demi kasus korupsi, juga agar mata dan pandangan rakyat bisa terobati setelah melihat lembaga-lembaga negara melayani kebutuhan warganya dan menjalankan fungsi kelembagaannya dengan baik.
Dan menjadi momentum penting setelah sejumlah partai mengalami revolusi mental, kini The Presiden sebaiknya melakukan reformasi birokrasi di MA. Semoga
