Geger, bakal Calon Presiden (Capres) dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo tampil dalam tayangan azan di salah satu stasiun teve swasta milik Ketua Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. Yang membuatnya jadi viral, karena ada pihak yang menyatakan bahwa Ganjar telah melakukan Politik Identitas, salah satu cara berpolitik yang dituding merusak keberagaman Indonesia.
Siapa yang menyebarkan tayangan azan yang dilakukan Ganjar Pranowo itu sebagai politik identitas, tentu saja tak memahami makna sebenarnya dari politik identitas itu sendiri.
Buktinya, apa yang dilakukan Ganjar juga tidak menimbulkan adanya tanda-tanda perpecahan di tengah masyarakat yang membawa-bawa unsur agama.
Ganjar Mendapat Banyak Dukungan
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai tayangan azan yang menampilkan Ganjar adalah hal yang lumrah. Menurut Anwar, tidak ada yang salah dalam tayangan tersebut.
"Karena saya bukan seorang politisi, maka bagi saya pribadi peristiwa tayangan azan dengan memunculkan video Ganjar Pranowo tidaklah bermasalah bahkan hal demikian menurut saya sangat bagus," kata Anwar Abbas seperti dilansir dari detikNews (11/9/2023).
Waketum MUI Anwar Abbas. (Foto: mui.or.id)
Pembelaan terhadap aksi Ganjar yang memicu kontroversi itu juga datang dari PBNU. Namun, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menilai tayangan tersebut bukanlah bentuk politik identitas.
Menurut Gus Falah, politik identitas berwujud penyerangan terhadap tokoh, kandidat, maupun kelompok dengan identitas suku, ras, gender, maupun agama tertentu. Terkait dengan tayangan azan yang menampilkan Ganjar Pranowo, Gus Falah menyatakan tidak ada serangan terhadap identitas tokoh atau kelompok lain.
"Jadi, tayangan itu bukan politik identitas," kata Gus Falah seperti dikutip Republika.id (14/9/2023).
Jauh sebelum gegernya aksi azan Ganjar Pranowo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sudah mengatakan, penggunaan politik identitas dalam pemilu merupakan salah satu pemicu terjadinya pembelahan atau polarisasi masyarakat. Namun, Mahfud juga menegaskan bahwa politik identitas itu berbeda dengan identitas politik.